Soal Pembatasan Minyak Sawit, Jokowi Akan Lawan Uni Eropa

Beritabaru.co, Internasional – Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo akan melawan Uni Eropa untuk mempertahankan minyak kelapa sawit dari rencana program pembatasan biofuel. Hal ini dianggap akan membahayakan mata pencaharian sekitar 6% dari populasi penduduk Indonesia.

Uni Eropa (UE) telah menetapkan tahun 2030 sebagai batas menghapus (konsumsi) minyak kelapa sawit. Dimana menurut para pencinta lingkungan, industri sawit mendorong terjadinya deforestasi dan perubahan iklim.

Tetapi negara-negara produsen sawit marah. Mereka mengatakan, wacana itu menyesatkan dan merugikan negara-negara yang bergantung pada industri tersebut.

“Bagi saya, jika ada diskriminasi seperti itu. Saya akan berjuang, karena 16 juta petani dan pekerja bergantung dalam bisnis ini,” kata Joko Widodo dalam sebuah wawancara di Jakarta.

“Kami sudah bicara dengan UE tentang hal ini.” tambahnya.

Pendapatan dari minyak sawit tahun ini merosot sekitar 9% dan mencapai posisi paling rendah sealam satu dekade lalu-sejak krisis keuangan global. Sebagian karena kekhawatiran akibat adanya pembatasan, walaupun permintaan terhadap komoditas ini tetap tinggi.

Aturan terbaru membatasi jenis biofuel dari minyak kelapa sawit yang dapat diperhitungkan dalam tujuan energi terbarukan UE.

Perselisihan antar blok dan beberapa negara berkembang meningkat tahun ini. Terutama oleh Indonesia dan Malaysia yang notabene menjadi produsen sawit terbesar. Mereka memasok sekitar 85% dari minyak sawit dunia. Oleh karenanya mereka melihat pembatasan ini sebagai sebuah aturan yang diskriminatif.

Indonesia tahun lalu memperoleh $17,8 miliar dolar dari ekspor minyak kelapa sawit yang digunakan dalam berbagai produk mulai dari makanan hingga kosmetik.

“Kelapa sawit dari awal adalah komoditas strategis bagi Indonesia,” kata presiden Jokowi

Dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg News yang diterbitkan pada Jumat (12/7), Jokowi mengatakan bahwa dia bertekad untuk membuat Uni Eropa mengubah aturannya.

Minyak kelapa sawit dan industri terkait berkontribusi sekitar 4 persen terhadap PDB Indonesia dan memberikan mata pencaharian bagi 6 persen penduduk indonesia.

Jokowi menegaskan bahwa setelah kemenangannya pada Pilpres 2019, Ia memiliki mandat untuk mengambil tindakan tegas untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.

Dia mengatakan bahwa langkah-langkah itu akan termasuk menurunkan pajak perusahaan, melonggarkan hukum perburuhan, dan mencabut pembatasan kepemilikan asing.

Penulis : Nafisa Fiana 
Sumber  : bloomberg