Indonesia dan Oman akan Menyusul Normalisasi Hubungan dengan Israel

Berita Baru, Internasional – Beberapa minggu mendatang, Oman dan Indonesia akan membangun kembali hubungan diplomatik dengan Israel, sebagaimana dikatakan oleh sumber diplomatik kepada Jerusalem Post, Minggu (13/12).

Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, tiba di Muscat pada hari Senin (14/12) untuk melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Sayyid Badr bin Hamad bin Hamood Al Busaidi, Tasnim melaporkan.

Selama pembicaraan tersebut, sebagaimana dilansir dari Sputnik News, diplomat Iran menekankan pentingnya Oman dalam agenda kebijakan luar negeri Iran, dan memuji Muscat untuk ‘peran yang seimbang’ dalam urusan regional dan internasional.

Sayyid Badr, pada gilirannya, telah menyerukan peningkatan kerja sama ekonomi dan perdagangan antara kedua negara, dan menunjuk pada pentingnya negosiasi masalah regional untuk ‘mencapai kesepakatan dalam terang lingkungan global.

Perjalanan tersebut berlangsung di bawah naungan Komite Konsultasi Strategis Bersama Iran-Oman ke-7, sebuah entitas bersama yang bertujuan untuk mempromosikan negosiasi, pengambilan keputusan, dan menciptakan peta jalan untuk memperkuat hubungan lebih lanjut antara kedua negara. Pertemuan Komite sebelumnya berlangsung di Teheran pada Desember 2018.

Tidak ada rincian lebih lanjut tentang kunjungan diplomatik yang telah berlangsung. Perjalanan itu dilakukan hanya sehari setelah Jerusalem Post melaporkan, mengutip sumber diplomatik yang tidak disebutkan namanya, bahwa Oman dapat bergabung dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko dalam menormalisasi hubungan dengan Israel.

Surat kabar itu menunjuk pada perjalanan Wakil Presiden AS, Mike Pence, ke Israel pada bulan Januari, dengan Oman dan Indonesia yang notabene merupakan dua negara Muslim di mana pembicaraan tentang normalisasi berlangsung baru-baru ini. Sumber diplomatik JP menyarankan normalisasi dapat dilakukan sebelum Hari Pelantikan presiden AS pada 20 Januari.

Oman menyatakan dukungannya terhadap perjanjian normalisasi Israel-Maroko yang diumumkan pada 10 Desember, dengan Kementerian Luar Negeri mengatakan kesepakatan yang ditengahi AS akan “lebih berupaya untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil dan abadi di Timur Tengah.” Pihak kerajaan memberikan pujian serupa untuk Perjanjian Abraham yang ditandatangani antara Israel, Bahrain dan UEA pada bulan September.

Hossein Amir-Abdollahian, penasihat senior urusan internasional untuk ketua parlemen Iran, mengecam Maroko atas kesepakatan normalisasi, menuduh negara itu “menusuk perlawanan Palestina dari belakang.” Pejabat Iran mengungkapkan kritik serupa terhadap UEA, Bahrain, dan Sudan atas kesepakatan normalisasi masing-masing dengan Tel Aviv dengan menyebutnya telah menghianati Palestina dan disuap oleh kontrak senjata AS yang menguntungkan.

Teheran dan Muscat sebelumnya telah menjalin hubungan khusus, dengan kesultanan sebagai sekutu terdekat Iran di kawasan Teluk Persia meskipun juga mempertahankan hubungan persahabatan dengan AS. Kedua negara berbagi perbatasan laut di sepanjang jalur pelayaran strategis Selat Hormuz, yang dilalui sebanyak sepertiga dari minyak laut global dunia yang dikirim. Pemerintahan Obama menggunakan Oman sebagai saluran belakang penting untuk merundingkan kesepakatan nuklir Iran 2015, dengan Presiden Iran Hassan Rouhani kemudian memuji Muscat untuk peran penting dalam memulai pembicaraan nuklir.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengunjungi Oman pada 2018 dan 2019 untuk melakukan pembicaraan dengan Sultan Qaboos bin Said (yang meninggal pada Januari 2020). Iran mengecam kunjungan kontroversial tersebut, menuduh Tel Aviv mencoba menciptakan keretakan antara negara-negara Muslim dan berusaha untuk “menutupi 70 tahun pendudukan Palestina.”

Netanyahu kemudian menanggapi klaim yang terakhir, menyebut “pendudukan” “omong kosong” dan mengatakan bahwa “kekuasaan adalah [komponen] terpenting dari kebijakan luar negeri.” Selama kunjungan kedua perdana menteri, Menteri Luar Negeri Oman Yusuf bin Alawi menunjukkan dengan tegas bahwa negara Teluk tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sampai berdaulat negara Palestina.