Bupati Pemekasan Desak Kapolres Proses Oknum Pemukul Kader PMII Pamekasan

Berita Baru, Pamekasan — Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam menggelar musyawarah terkait tragedi tindakan represif oknum kepolisian kepada kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan saat menggelar aksi di depan kantor Bupati.

Dalam musyawarah tersebut, turut hadir Ketua PKC PMII Jawa Timur, Ketua PC PMII Pamekasan, Ketua IKA-PMII beserta Ketua Dewan Kehormatan IKA-PMII Pamekasan, Kapolres Pamekasan dan beberapa elemen lainnya, Sabtu (27/6).

Menanggapi tuntutan aksi PMII Pamekasan (25/6), Baddrut Tamam mengungkapkan bahwa pihaknya bersama-sama dengan seluruh Forkopimda dan jajaran terkait akan berkoordinasi memperjuangkan gagasan serta usulan tentang galian C ilegal yang ada di Pamekasan.

“Terima kasih saya sampaikan, atas support dan dorongan untuk terus memberikan yang terbaik dengan memperjelas galian C ini, yang berizin mana, yang tidak berizin mana. Disesuaikan dengan peraturan perundang undangan yang ada,” kata Baddrut Tamam.

Selain itu Bupati juga mengungkapkan, akan memberikan jaminan kesehatan bagi kader PMII yang mengalami tindak kekerasan dari oknum kepolisian. Baddrut menilai, jaminan tersebut sudah menjadi tanggung jawab Kapolres dan dirinya sebagai pemimpin Pamekasan.

“Terima kasih pak Kapolres yang berkomitmen untuk memproses oknum anggotanya secara hukum dan sesuai dengan aturan yang berlaku di internal kepolisian,” ungkapnya.

Baddrut berharap, kejadian kekerasan di Pamekasan tidak menjadi pemantik gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia. Sehingga Indonesia terjaga dengan baik dan tetap damai di tengah perjuangan melawan pandemi Covid-19.

“Saya minta nanti, sahabat Abdul Ghoni (Ketua Umum PKC. PMII Jatim) juga bisa menjadi konsolidator, katalisator gerakan mahasiswa di Jawa Timur dan di beberapa daerah lain di Indonesia. Berkomunikasi kepada Ketua Umum PB PMII agar segera mendorong ketenangan bersama di Indonesia. Bahwa kejadian kemarin, pak Kapolres sudah berkomitmen akan sesuai dengan aturan dan menindak anggotanya yang tidak sesuai protokol pengamanan,” ujarnya.

Di akhir musyawarah, Bupati yang juga alumni PMII itu berharap, Pendopo Kabupaten dijadikan rumah bagi aktivis mahasiswa, kepemudaan dan siapa pun yang ingin berdiskusi serta bertukar pikiran untuk kebaikan Pamekasan.