BPK Identifikasi 6 Masalah Laporan Keuangan Kemenkes

Berita Baru, Jakarta – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil temuannya yakni enam permasalahan yang perlu ditindaklanjuti dalam laporan keuangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun 2022.

Anggota VI BPK, Pius Lustrilanang, menyampaikan temuan tersebut kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di kantor Kementerian Kesehatan. Meskipun permasalahan tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan, namun tetap perlu ditindaklanjuti.

Ia menjelaskan bahwa enam permasalahan yang ditemukan antara lain pertama, pengelolaan belanja bantuan sosial untuk pembayaran iuran pada peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK) yang belum memadai.

Kedua, pemberian bantuan iuran kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) dengan manfaat pelayanan di ruangan perawatan kelas III tidak didukung dengan peraturan pelaksanaan yang memadai.

Permasalahan ketiga adalah terkait pengadaan jasa sistem informasi satu data vaksinasi (SISDV) Covid-19 dan PeduliLindungi yang tidak didukung dengan anggaran, sehingga terdapat kelebihan perhitungan dan potensi kelebihan pembayaran.

Selain itu, pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat (BLU RSUP) tidak memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran per Satuan Kerja (DIPA) Petikan BLU tahun 2022.

Terakhir, terdapat permasalahan terkait penghapusbukuan belanja dibayar di muka yang terkait dengan pengadaan vaksin Covid-19 tahap II yang diterima pada tahun 2021. Hal ini tidak didukung oleh kebijakan akuntansi dan dokumen sumber yang memadai.

Pius berharap bahwa hasil pemeriksaan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dalam waktu maksimal 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Meskipun ditemukan berbagai permasalahan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kemenkes tahun 2022.