KLHK: Tata Kelola Pariwisata Harus Perhatikan Aspek Lingkungan dan Kesejahteraan

Berita Baru, Yogyakarta – Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Alue Dohong menekankan agar pemangku kepentingan dapat mengembangkan tata kelola pariwisata yang berkelanjutan.

“Dengan memperhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Wamen LHK, Alue Dohong dalam forum ‘Green Investment dalam Pembangunan Wisata Berkelanjutan’ di Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada (PSLH UGM), Selasa (14/3).

Dalam diskusi bertajuk ‘Grand Design Tata Kelola Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia’ itu, Wamen LHK juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung upaya-upaya yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Ia menyatakan bahwa dalam rangka mengembangkan energi baru terbarukan, sektor pariwisata alam menjadi bagian penting dari strategi untuk membangun green economy.

“Melalui G20 di Bali kemarin, Kemenparekraf juga mendorong agar pariwisata berkelanjutan bisa membangkitkan kembali sektor pariwisata dan industri kreatif kita setelah pandemi. Paling tidak sektor ini ditargetkan bisa menghasilkan hingga 3 juta lapangan kerja,” ucap Alue Dohong.

Alue Dohong bercerita, persoalan pembangunan pariwisata ini tidak hanya sampai di sana, beberapa kasus di Bali mengungkapkan bahwa marak terjadi pengalihan kepemilikan dari masyarakat lokal ke pemilik non-WNI.

 “Hal ini juga perlu kehati-hatian. Sektor seperti ini rawan diambil alih karena sektor pariwisata khususnya tourism melibatkan mobilitas manusia, dan tentunya rawan terjadi pengalih kekuasaan,” tambahnya.

Menurut Alue Dohong, target pariwisata berkelanjutan tentu tidak akan berjalan dengan baik jika terjadi banyak hambatan dari segi yang tidak direncanakan sebelumnya. 

“Interaksi antar masyarakat asing dan lokal perlu ditinjau lebih lanjut sebagai dasar rancangan preventif kasus tersebut,” katanya.

Sementara itu, Kepala PSLH UGM, Pramono Hadi mengungkapkan keresahan utama ketika menghadapi isu lingkungan di bidang pariwisata, yaitu jika pembangunan ini tidak dilakukan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan, maka lingkunganlah yang menjadi korbannya. 

Ia pun berharap hasil diskusi forum ‘Green Investment dalam Pembangunan Wisata Berkelanjutan’ ini bisa dituangkan dalam policy brief yang akan memberi masukan pada kebijakan pemerintah.

“Dengan adanya acara ini, masyarakat dan pemangku kepentingan dapat lebih sadar dan berkontribusi dalam membangun tata kelola pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia,” kata Pramono Hadi.