Insentif Fiskal Berbasis Ekologi Jadi Alternatif Hadapi Perubahan Iklim

Berita Baru, Jakarta – Kebijakan Insentif Fiskal Berbasis Ekologi dibutuhkan untuk menjadi salah satu alternatif upaya penanganan perubahan iklim di Indonesia. Dengan problem ekologi yang terus mengancam, diperlukan inovasi-inovasi yang lahir dari masyarakat sipil maupun aparatur pemerintah guna menghadapi krisis alam.

Belum lama ini, pidato Presiden Joko Widodo dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) COP26 di Glasgow, Inggris, menjadi bahan diskusi di banyak tempat. Terlepas dari segala kontroversi yang ada, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Lingkungan Hidup, Triono Hadi, menekankan pentingnya mengapresiasi kerja pemerintah.

“Kita baru mendengar dan membincangkan bahwa Indonesia masih mempertegas komitmennya dalam menghadapi perubahan iklim di COP26. Masyarakat sipil merasa ada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dan perlu diapresiasi,” ujarnya dalam sambutan acara Konferensi Nasional bertajuk “Perkembangan dan Arah Baru Kebijakan Insentif Fiskal Berbasis Ekologi” pada Rabu (10/11).

Walau demikian, pemerintah masih perlu meningkatkan upaya penanganan krisis iklim melalui strategi dan pendekatan yang lebih efektif. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah inovasi dan kerja sama dari semua pihak, termasuk masyarakat sipil dan pemerintah.

Penerapan Insentif Fiskal Berbasis Ekologi

Triono beranggapan, salah satu upaya yang harus didorong dan ditingkatkan demi merespon problem iklim adalah kolaborasi. “Untuk pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim, perlu memperkuat kolaborasi antara level pemerintah pusat dan daerah. Karena, isu pemulihan lingkungan hidup harus terus didorong menjadi prioritas pembangunan,” katanya.

Kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui upaya Insentif Fiskal Berbasis Ekologi yang digagas oleh masyarakat sipil diantaranya terdiri dari The Asia Foundation, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LKTL), PATTIRO, dan kelompok lainnya. Upaya mengembangkan skema kebijakan insentif berbasis ekologi ini telah diwujudkan dalam bentuk kerangka konseptual yakni Transfer Anggaran Nasional Berbasis Ekologi (TANE), Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE), dan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE).

Ketiga inovasi itu telah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam sambutannya, Country Representative The Asia Foundation (TAF) menyatakan inisiasi model kebijakan transfer ekologi berkembang selama beberapa tahun terakhir. “Ada kolaborasi antara jaringan masyarakat sipil, simpul kementerian, serta pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan desa yang menginisiasi model baru kebijakan ecological fiscal berbasis kinerja dimana sebagian ditekankan pada pencapaian target kinerja sektor ekologi,” ujarnya. 

Adapun daerah yang sudah mengadaptasi program kebijakan ini adalah Kabupaten Jayapura, Tarakan, Kubu Raya, Bener Meriah, Palawan, Siak, Sigi, dan Sanggau. Sementara di tingkat yang lebih tinggi, Provinsi Kalimantan Utara menjadi provinsi pertama yang menerapkan program tersebut.

“Beberapa daerah tengah mengupayakan replikasi meski belum sepenuhnya terealisasi, diantaranya Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, dan Aceh,” imbuh Sandra.

Dari upaya ini, telah lahir pula inovasi lain yang diluncurkan untuk menyempurnakan penyelenggaraan TAPE, TAKE, maupun TANE, yakni rancangan Dana Insentif Daerah (DID) kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan.

Kegiatan Konferensi Nasional “Perkembangan dan Arah Baru Kebijakan Insentif Fiskal Berbasis Ekologi” merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan Festival Insentif Fiskal, yang diadakan untuk berbagi pembelajaran atas praktek baik dari penerapan inovasi kebijakan insentif fiskal berbasis ekologi di Indonesia. Proses, dinamika, praktek baik, dan pembelajaran dari inovasi tersebut perlu untuk disebarluaskan untuk didengar oleh seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya.

Kegiatan ini akan diselenggarakan secara kolaboratif oleh The Asia Foundation (TAF), FITRA Riau, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), Indonesia Budget Center (IBC), The Reform Initiatives (TRI), Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LKTL) dan Beritabaru.co sebagai media partner.