Beri Catatan Realisasi APBN 2019, FPKB: Reformasi Perpajakan Belum Optimal

Berita Baru, Jakarta – Seluruh fraksi yang ada di DPR RI menyampaikan pandangan atas keterangan pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019.

Hal itu dilaksanakan mealui Rapat Paripurna Ke-2 masa persidangan I tahun sidang 2020-2021 pada Selasa (18/8) di Kawasan Senayan Jakarta.

Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) yang dibacakan oleh Ratna Juwita Sari cukup menarik perhatian awak media karena cukup banyak memberikan catatan kritis, tetapi juga tetap bersikap sportif dengan menyampaikan apresiasi terkait beberapa pencapaian positif yang dihasilkan pemerintah.

Ratna, panggilan akrab juru bicara FPKB menyampaikan kritik cukup mendasar terkait melesetnya target penerimaan perpajakan dalam realisasi APBN tahun anggaran 2019.

“Realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546,14 triliun baru setara 86,55 persen dari target APBN tahun 2019, sehingga masih mengalami shortfall atau masih meleset dari target yang ditetapkan. Bahkan capaian ini masih lebih rendah dibanding tahun 2018 yang mencapai 93,86 persen”. Tegas Ratna saat membacakan pandangan Fraksi PKB.

Politisi perempuan muda asal Tuban – Jawa Timur tersebut juga menyinggung shortfall penerimaan pajak selama sebelas tahun terakhir serta menurunnya tax ratio 2019 dibandingkan tahun 2018. Merujuk pada pandangan fraksinya, ia menilai pemerintah masih belum berhasil mengoptimalkan reformasi sektor perpajakan.

“Pemerintah masih belum memiliki strategi dan prioritas agenda yang tepat dalam melakukan reformasi perpajakan selama ini, sehingga sumber utama Pendapatan perpajakan hanya didominasi oleh Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saja”. Ucapnya lugas.