KSP dan PMKRI Gelar Dialog Kebangsaan
Berita Baru, Jakarta — Pengurus Pusat PMKRI dan Kantor Staf Presiden menginisiasi dialog bersama dengan tema “ KSP Mendengar” yang dihadiri 100 peserta dari jajaran KSP dan anggota PMKRI se Indonesia melalui diskusi virtual, Rabu (22/7).
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai respons pada berbagai persoalan yang muncul di daerah-daerah akibat pandemi COVID-19 yang tidak mendapat ruang aspirasi, maka melalui kegaiatan ini mahasiswa bisa secara langsung menyampaikan ke pihak pemerintah.
Hadir dalam diskusi sebagai penanggap antara lain perwakilan Deputi I Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Program Prioritas Nasional, Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis, Deputi III Bidang Manajemen Isu-Isu Ekonomi Strategis,Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Deputi V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan HAM Strategis
Dalam pengantarnya Bapak Johanes Joko selaku Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan menyampaikan, pandemi COVID-19 menguras tenaga dalam upaya penanganannya.
Sampai saat ini negara masih memfokuskan penanganan terhadap pandemi dan kestabilan perekonomian negara.
Sesuai dengan kedudukan dan peran KSP yaitu membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kelancaran pengendalian Program-Program Prioritas Nasional dan penyelenggaraan Komunikasi Politik Kepresidenan serta Pengelolaan Isu Strategis, aspirasi dari daerah-daerah akan menjadi catatan kritis dan ditindaklanjuti kepada presiden dan kementrian terkait.
Sementara itu Ketua Presidium PP PMKRI Benidiktus Papa, menyampaikan terimakasih kepada KSP yang sudah membuka ruang dialog kepada rekan-rekan PMKRI agar persoalan-persoalan di daerah bisa tersampaikan dengan baik kepada Pemerintah untuk diberikan solusi.
“Di masa Pandemi Covid ini saya kira akses untuk menyampaikan aspirasi sangatlah terbatas, maka saya berharap lewat dialog ini semua persoalan yang diutarakan oleh rekan-rekan PMKRI bisa mendapat respon positif dari pemerintah karena yang kita suarakan adalah untuk kepentingan darerah, kepentingan masyarakat umum di tengah pandemi COVID-19.”
Peserta pada diskusi ini, mengangkat beberapa persoalan yang terjadi di daerah, seperti dugaan paham radikalisme yang terjadi di kabupaten SIKKA, NTT.
Mulai dari perebutan lahan seluas 350 H oleh TNI di Minahasa, polemik pembangunan tambang dan pabrik semen di kabupaten Manggarai, NTT, hingga persoalan listrik di Bengkayang yang berdampak pada pendidikan pembelajaran daring (online), serta pembangunan infrastruktur yang belum memadai.
Selanjutnya, persoalan tambang dan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terjadi di Sulawesi tenggara.
Selain mengangkat isu daerah, beberapa isu nasional jg diangkat peserta diskusi seperti, RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU BPIP, polemik Joko Tjandra yang saat ini mencuat dan terdapat penolakan dari masyarakat.