Keluarga, Motor Penggerak Utama Sikap Antikorupsi

Berita Baru, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak menyebut keluarga merupakan motor penggerak utama dalam menumbuhkembangkan sikap antikorupsi pada pribadi seseorang.

“Pemberantasan korupsi harus dimulai dari diri sendiri dengan terus meningkatkan iman dan taqwa,” kata Johanis Tanak

Hal itu dikatakan saat memberi sambutan dalam bimbingan teknis (bimtek) bertema ‘Mewujudkan Keluarga Berintegritas melalui Penanaman Nilai Antikorupsi’ yang digelar di Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (17/11).

KPK bekerja sama dengan Pemprov Sulut menggelar bimtek untuk pemberdayaan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tanak mengatakan sulit untuk mewujudkan tujuan negara jika permasalahan bangsa, termasuk tindak pidana korupsi tidak bisa terselesaikan. 

Berbagai pendekatan telah KPK lakukan untuk memberantas korupsi seiring berjalannya pemerintahan, salah satunya melalui komitmen bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi.

Ia mengungkapkan KPK terus mendukung dan memberikan perhatian kepada Provinsi Sulut demi terciptanya daerah yang maju dan transparan tanpa korupsi. 

Menurutnya, tindak pidana korupsi terus menunjukkan dinamika dari tahun ke tahun yang secara sistematis berdampak di hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat.

“Untuk itu, perlu peran aktif kita semua guna membantu bangsa ini keluar dari masalah korupsi, khususnya di Sulawesi Utara. Semoga dengan kegiatan ini dapat memberikan inspirasi bagi jajaran Pemprov Sulut, pemerintah daerah. Bapak/ibu Pejabat agar dapat melanjutkan program ini di daerah masing-masing,” kata Tanak.

Dalam kesempatan ini, ia menjelaskan KPK terus mendorong perluasan gerakan antikorupsi. KPK butuh peran serta aktif seluruh elemen masyarakat karena pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan sendirian.

“KPK memiliki strategi trisula pemberantasan korupsi, yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Pendidikan fokus agar orang tidak mau korupsi, strategi pencegahan ialah dengan perbaikan sistem agar tertutup celah korupsi sehingga orang tidak bisa korupsi. Strategi ketiga, yaitu penindakan untuk memberikan efek jera,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Sekretariat Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Guntur Kusmeiyano memaparkan latar belakang kegiatan bimtek keluarga berintegritas dengan melibatkan anggota keluarga adalah berkaca pada beberapa kasus korupsi yang ditangani KPK.

Selain itu, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) dan survei KPK tentang pemberantasan korupsi berbasis keluarga. “Hadir sebagai peserta bimtek di Provinsi Sulawesi Utara ialah para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara, para pejabat eselon II dan III dengan total sebanyak 60 peserta atau 30 pasang suami-istri,” ujar Guntur.

Sementara itu, Gubernur Sulut Olly Dondokambey mempertegas bahwa keharmonisan dan kerukunan keluarga para penyelenggara negara menjadi tolok ukur bagaimana caranya memimpin di tengah masyarakat.

“Oleh karena, para pejabat yang menjadi peserta bimtek diharapkan dapat menjadi pionir dan menunjukkan teladan dalam hal antikorupsi di lingkungan sekitarnya,” terang Gubernur Olly.