Perpanjang PPKM Jawa-Bali, Pemerintah Tekan Laju Varian Omicron di Indonesia

Berita Baru, Jakarta – Pemerintah terus melakukan upaya untuk menekan laju kasus COVID-19. Sehingga Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terus diimplementasikan sebagai instrumen pengendalian pandemi di tanah air.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto mengungkap bahwa pemerintah kembali melanjutkan penerapan PPKM di luar Jawa-Bali hingga 31 Januari mendatang.

“Perpanjangan dilakukan untuk 14 hari ke depan yaitu 18-31 Januari. Ini kriterianya berdasarkan level asesmen, kemudian juga capaian vaksinasi yang dosisnya pertama di bawah 50 persen dinaikkan satu level,” kata Airlangga.

Hal itu ia sampaikan usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Evaluasi PPKM yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Minggu (16/01) melalui konferensi video.

Menko Airlangga merinci, jumlah kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 1 meningkat dari 227 menjadi 238 wilayah, Level 2 dari 148 menjadi 138 wilayah, Level 3 dari 11 menjadi 10 wilayah, serta tidak ada kabupaten/kota yang menerapkan Level 4.

Berdasarkan data per tanggal 15 Januari, kasus aktif nasional berjumlah 8.463 kasus dengan kontribusi luar Jawa-Bali sebanyak 194 kasus atau 23 persen.

Ada pun kasus harian di luar Jawa-Bali berjumlah 69 kasus, dengan rincian transmisi lokal 66 kasus dan imported case 3 kasus, sementara kasus kematian harian sebanyak dua kasus.

“Angka reproduksi rate-nya (Rt) beberapa (wilayah di luar Jawa-Bali) naik seperti di Pulau Sumatra naik angkanya (menjadi) 1, Kepulauan Maluku naik (menjadi) 0,92, Kalimantan 0,98, Papua turun, Nusa Tenggara turun, maupun Sulawesi turun,” ungkapnya.

Airlangga yang juga sebagai Koordinator Pelaksanaan PPKM luar Jawa-Bali menegaskan dalam keterangan persnya bahwa pemerintah akan terus mendorong produksi vaksin dalam negeri.

“Arahan Bapak Presiden, terkait dengan vaksin itu dipersiapkan, baik itu vaksin Merah Putih maupun vaksin yang berproduksi di dalam negeri di mana ini tentunya akan dipersiapkan untuk pertengahan tahun ini atau yang diperkirakan di semester dua,” tuturnya.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan bahwa pemerintah juga akan kembali melakukan asesmen PPKM yang dievaluasi setiap minggunya dan menghapus asesmen dua minggu.

“Semata-mata untuk mengikuti perkembangan kasus Omicron yang diprediksi meningkat sangat cepat ini,” ujar Menko Marves yang juga Koordinator PPKM Jawa-Bali.

Atas dasar itulah, Menko Marves menegaskan bahwa pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi agar tren peningkatan kasus Omicron di Indonesia lebih landai dibandingkan negara lain.

“Dari hasil trajectory kasus COVID-19 di Afrika Selatan, puncak gelombang Omicron diperkirakan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret ini,” ujarnya.

“Namun pemerintah akan melakukan berbagai langkah mitigasi agar peningkatan kasus yang terjadi lebih landai dibandingkan dengan negara lain sehingga tidak membebani sistem kesehatan kita,” tambah Luhut.

Menutup keterangan pers, Menko Marves kembali menekankan bahwa dukungan semua pihak akan sangat menentukan keberhasilan dalam penanganan pandemi di tanah air.

“Perlu saya tegaskan sekali lagi bahwa pemerintah memastikan sistem kesehatan kita hari ini sudah cukup siap untuk menghadapi Omicron ini,” tegasnya.

“Namun langkah-langkah preventif yang berasal dari kesadaran masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan merupakan kunci utama penekanan laju penyebaran kasus ini,” tandas Luhut.