Warga Nigeria Memprotes Penempatan Pasukan Prancis di Negaranya

Berita Baru, Internasional – Pada tanggal 18 September, warga Nigeria memenuhi jalan-jalan ibu kota negara Niamey, untuk memprotes pasukan Prancis yang ditempatkan di negara mereka.

Para pengunjuk rasa dilaporkan berbaris dari Lapangan Toumo menuju Majelis Nasional. Mereka diorganisir oleh gerakan M62, sekelompok LSM yang konsen di bidang perdamaian dan kedaulatan rakyat Nigerien.

Seperti dilansir dari Sputnik News, beberapa pengunjuk rasa membawa bendera Rusia, sementara yang lain memegang spanduk bertuliskan “tentara kriminal Prancis – keluar” dan “Tentara kolonial Barkhane harus pergi”.

“Ada slogan-slogan anti-Prancis karena kami menuntut kepergian segera pasukan Barkhane di Niger, yang mengasingkan kedaulatan kami dan yang mengacaukan Sahel”, Seydou Abdoulaye, koordinator Gerakan M62, mengatakan kepada AFP.

Selama 10 tahun tentara Prancis telah ditempatkan di Mali untuk melaksanakan Operasi Barkhane, yang menurut pejabat Prancis ditujukan untuk memerangi terorisme di Sahel.

Pada bulan Agustus pasukan Prancis meninggalkan negara itu, menyelesaikan proses penarikan yang mereka mulai pada Desember 2021.

“Hari ini pukul 13.00 (1300GMT), detasemen terakhir pasukan Barkhane yang hadir di tanah Mali melintasi perbatasan antara Mali dan Niger,” kata Kementerian Angkatan Bersenjata Prancis dalam siaran pers.

Pada saat yang sama, berakhirnya operasi di Mali disertai dengan tuduhan Mali bahwa Prancis mendukung teroris di negara Afrika.

Pada 15 Agustus, Menteri Luar Negeri Mali, Abdoulaye Diop, dalam suratnya kepada Dewan Keamanan PBB menyatakan bahwa Prancis telah berulang kali menginvasi wilayah udara Mali, menggunakan drone, pesawat kargo Casa C-295 dan Airbus A400M, pesawat serang Mirage 2000 dan helikopter angkut Chinook.

“Pemerintah Mali memiliki beberapa bukti bahwa pelanggaran mencolok wilayah udara Mali ini digunakan oleh Prancis untuk mengumpulkan intelijen untuk kepentingan kelompok teroris yang beroperasi di Sahel dan untuk menjatuhkan senjata dan amunisi ke mereka,” kata surat itu.

Pada 14 Mei 2022, pemuda asli Mali berdemonstrasi mendukung tentara negara mereka yang pemimpinnya mengadopsi strategi yang bertentangan dengan kepentingan Prancis.

Keesokan harinya, mahasiswa di Chad memprotes kehadiran pasukan Prancis di negara itu, menuduh Prancis mencuri sumber daya alamnya, dan dilaporkan meneriakkan “Chad Bebas dan Prancis keluar.”

Pada November 2021 para pengunjuk rasa di Burkina Faso dan Niger memblokir dan melempari batu konvoi pasokan militer besar Prancis yang melakukan perjalanan dari Pantai Gading ke Mali.

Setelah menarik tentara terakhirnya dari Mali, Menteri Angkatan Bersenjata Prancis, Sebastien Lecornu, mengatakan bahwa meskipun pasukannya ditarik dari Mali, kehadiran Prancis di Sahel dan kerjasama yang diperkuat dengan negara-negara di kawasan itu, misalnya Niger, akan terus berlanjut.

Pada bulan April, anggota parlemen Nigerien memberikan suara yang sangat mendukung teks yang mengizinkan pengerahan pasukan asing di wilayah itu, khususnya Prancis, untuk memerangi teroris.

Hassoumi Massoudou, Menteri Luar Negeri Niger, menyatakan bahwa negaranya menginginkan peningkatan intervensi dari sekutu atau mitra negaranya, karena dengan kepergian pasukan Prancis dari Mali utara, kami mengharapkan tekanan yang lebih besar dari teroris di negaranya.

Di pihak mereka, LSM Nigerien menggambarkan kehadiran tentara asing sebagai pasukan pendudukan, ancaman terhadap kedaulatan negara dan menuduh mereka “mendukung aktif” untuk jihadis yang menyebarkan terorisme dari Mali, lapor AFP.