Presiden Jokowi: Tatanan Ekonomi Dunia Harus Adil dan Inklusif

Berita Baru, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pandangannya mengenai tatanan ekonomi dunia yang dianggap tidak adil, dan mengingatkan bahwa semua negara harus saling menghormati dan berkolaborasi.

Pernyataan tersebut diungkapkan Jokowi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang berlangsung dari 22 hingga 24 Agustus 2023 di Afrika Selatan.

“Kita semua menyadari bahwa tatanan ekonomi dunia saat ini sangat tidak adil, kesenjangan pembangunan semakin lebar, dan jumlah rakyat yang hidup dalam kondisi miskin dan kelaparan semakin bertambah. Situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan,” kata Presiden Jokowi yang dikutip dari pernyataan resminya, Jumat (25/8/2023).

Menurut Jokowi, semua negara di seluruh dunia harus mengedepankan prinsip konsistensi dalam menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara. Menurutnya, hanya melalui pendekatan ini negara-negara berkembang dapat mencapai kemajuan yang signifikan.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga menyampaikan beberapa kebijakan Indonesia yang telah menuai penolakan dari beberapa negara, seperti UU deforestasi Uni Eropa serta larangan ekspor nikel. “Negara-negara berkembang harus bersatu dalam memperjuangkan hak-haknya, dan kita harus menolak diskriminasi perdagangan serta mendukung proses hilirisasi industri. Kita perlu terus mendorong kerja sama yang setara dan inklusif,” tegasnya.

Jokowi melihat potensi BRICS untuk menjadi motor perubahan dalam memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi sistem tata kelola dunia menjadi lebih adil. “BRICS memiliki potensi untuk berada di barisan terdepan dalam memperjuangkan keadilan pembangunan dan mereformasi tata kelola dunia agar lebih adil,” pungkas Jokowi.