Picu Protes Selama Setahun, Narendra Modi akan Mencabut Undang-undang Pertanian Baru di India

Berita Baru, Internasional – Narendra Modi telah mengumumkan bahwa dia akan mencabut tiga undang-undang pertanian baru yang memicu gelombang protes besar dan kerusuhan selama setahun di India.

Pengumuman tersebut adalah kemenangan bagi para petani India yang telah berjuang keras mendesak pemerintah untuk mencabut undang-undang yang mereka sebut sebagai “hukum hitam.”

Seperti dilansir dari The Guardian, Modi mengumumkan pernyataan tersebut dalam sebuah pidato pada Jumat pagi (19/11), waktu setempat.

“Kami telah memutuskan untuk mencabut ketiga undang-undang pertanian. Kami akan memulai proses konstitusional untuk mencabut ketiga undang-undang tersebut di sidang parlemen yang dimulai pada akhir bulan ini,” kata Modi.

Dia menambahkan: “Saya mengimbau semua petani yang menjadi bagian dari protes untuk kembali ke rumah masing-masing, ke orang yang Anda cintai, ke pertanian Anda, dan keluarga. Mari kita membuat awal yang baru dan bergerak maju.”

Ketiga undang-undang tersebut disahkan pada tahun 2020 sebagai upaya untuk merombak sektor pertanian kuno India.

Sebanyak 60% warga India hidup dan bekerja dalam sektor pertanian, tetapi mereka terus berada dalam lubang kemiskinan, jeratan utang, dan inefisiensi.

Pengesahan undang-undang pertanian baru memancing kemarahan para petani dan memicu gelombang protes di antara jutaan petani India. Para petani mengatakan bahwa undang-undang tersebut disahkan tanpa konsultasi. Mereka mengatakan bahwa reformasi akan membuat mata pencaharian mereka berada dalam risiko dan pintu masuk bagi perusahaan swasta untuk mengendalikan harga tanaman mereka.

Dalam protes yang digelar, ratusan ribu petani berbaris ke perbatasan Delhi, membentuk barikade di jalan-jalan dan mendirikan kamp di sepanjang jalan raya utama ke ibukota.Pada bulan Februari, protes berujung pada kekerasan ketika para petani menyerbu ke pusat kota Delhi dan secara singkat mengambil alih Benteng Merah yang bersejarah di pusat kota tua.

Pemerintah setuju untuk menangguhkan undang-undang awal tahun ini, tetapi para petani mengatakan bahwa mereka tidak akan mengalah sampai undang-undang itu dicabut seluruhnya. Pada hari Jumat, pemimpin petani Rikesh Tikait mengatakan bahwa para petani masih tidak akan beranjak dari kamp mereka sampai parlemen mencabut undang-undang itu.

Sebelumnya, pemerintah Modi mengatakan bahwa dia tidak akan tunduk pada tekanan dari para petani dan mencabut undang-undang pertanian tersebut. Namun, keputusan Modi untuk membatalkan undang-undang tersebut diduga terkait dengan pemilihan negara bagian yang akan datang, di Uttar Pradesh dan Punjab, di mana suara petani dan serikat petani memegang kekuasaan dan pengaruh yang signifikan.

Seorang anggota parlemen oposisi, Palaniappan Chidambaram, mengatakan dalam sebuah tweet: “Pengumuman PM tentang penarikan tiga undang-undang pertanian tidak terinspirasi oleh perubahan kebijakan atau perubahan hati. Hal ini didorong oleh ketakutan akan pemilihan umum!”

Dalam pidatonya, Modi mengatakan bahwa dia mencabut undang-undang tersebut karena dia menyesal bahwa pemerintah “tidak mampu meyakinkan petani”.

“Apa pun yang saya lakukan adalah untuk petani,” kata perdana menteri. “Apa yang saya lakukan adalah untuk negara.”

Amarinder Singh, mantan kepala menteri negara bagian Punjab – wilayah utama yang menjadi titik protes para petani – mentweet: “Terima kasih kepada PM Narendra Modi … karena telah menyetujui tuntutan setiap Punjabi.”