Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

UU Keamanan Nasional Hong Kong
Seorang polisi anti huru-hara sedang berjaga mengantisipasi terjadinya bentrok, foto: Reuters/Tyrone Siu)

Protes UU Keamanan Nasional, Warga Hong Kong Lakukan Unjuk Rasa Bungkam



Berita Baru, Internasional – Pada hari Minggu (28/6), ratusan warga Hong Kong melakukan aksi bungkam berbaris di jalan-jalan kota sebagai protes terhadap Undang-undang (UU) Keamanan Nasional yang akan diberlakukan oleh pemerintah China daratan.

Polisi anti huru-hara bersenjata hadir ketika ratusan warga tersebut bergerak dari Yordania ke Mong Kok di distrik Kowloon.

Yang dimaksud bungkam di sini adalah para pengunjuk rasa berbaris dengan tanpa menyanyikan lagu atau yel-yel yang biasanya mereka lakukan.

Pada hari Minggu (28/6) itu juga Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional membahas usulan undang-undang keamanan nasional di Beijing pada pertemuan tiga hari.

Caption: Seorang pengunjuk rasa pro-demokrasi mengibarkan spanduk pro-kemerdekaan saat protes di mal New Town Plaza di Sha Tin di Hong Kong, Cina 12 Juni 2020. @REUTERS/Laurel Chor

Meskipun rancangan undang-undang belum diumumkan secara publik, namun undang-undang itu diharapkan akan disahkan sebelum akhir Juni.

“Saya di sini untuk menentang undang-undang keamanan nasional,” ujar Esther (25 tahun) sebagai salah satu pengunjuk rasa, dilansir dari Reuters.

“Ini bukan pertempuran terakhir, ada perlawanan jangka panjang (terhadap hukum),” imbuhnya.

Sebelumnya, Sabtu (27/6), polisi Hong Kong menolak izin untuk melakukan pawai tahunan yang akan diadakan pada 1 Juli sebagai peringatan penyerahan Hong Kong dari Inggris ke pemerintah China dua puluh tiga tahun lalu.

Polisi Hong Kong melarang pawai itu karena menganggap bahwa pawai itu akan melanggar larangan berkelompok warga Hong Kong lebih dari 50 orang akibat dari pandemi virus korona.

Mengutip Reuters, sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Opini Publik Hong Kong menunjukkan kesimpulan bahwa undang-undang keamanan nasional ditentang oleh mayoritas orang di pusat keuangan.