Menteri Pertahanan Israel Serukan untuk Menghentikan Rencana Perombakan Yudisial

Berita Baru, Internasional – Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, meminta pemerintah untuk segera menghentikan rencana perombakan peradilan negara, dengan alasan ancaman terhadap keamanan nasional.

Gallant adalah menteri pertama dalam kabinet sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang memecah barisan dan menyerukan pembekuan rencana memecah belah untuk melemahkan Mahkamah Agung.

Dalam pidato yang disiarkan televisi pada Sabtu (25/3), Gallant mendesak pembicaraan dengan partai-partai oposisi dan meminta koalisi untuk menunda upayanya melanjutkan rencana tersebut sampai Knesset (parlemen) berkumpul kembali dari liburan Paskah pada 30 April.

Gallant, seorang menteri senior dari partai Likud Netanyahu, mengatakan bahwa rencana perombakan tersebut telah memicu gejolak dalam masyarakat dan militer Israel yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional.

“Keretakan dalam masyarakat kita melebar dan menembus Pasukan Pertahanan Israel,” katanya, ia juga mencatat bahwa ini adalah bahaya yang jelas dan langsung terhadap keamanan negara. “Saya tidak akan menjadi pihak dalam hal ini.”

Seperti dilansir dari Xinhua News, Gallant diikuti oleh dua anggota parlemen Likud lainnya dan seorang menteri, yang mengeluarkan seruan serupa untuk membekukan rencana kontroversial tersebut.

Rencana tersebut telah memicu ketidakpuasan yang meningkat di dalam militer Israel, dengan ribuan cadangan dengan unit elit, termasuk pilot tempur, petugas intelijen, dan pakar dunia maya, mengumumkan dalam surat terbuka selama beberapa minggu terakhir bahwa mereka tidak akan muncul untuk bertugas jika reformasi dilakukan.

Kritik terhadap rencana perombakan khawatir bahwa Netanyahu, yang diadili karena penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan menerima suap, berada dalam konflik kepentingan.

Pada Sabtu malam, sekitar 300.000 orang turun ke jalan di Tel Aviv dan di seluruh negeri untuk memprotes rencana perbaikan tersebut. Para pengunjuk rasa memblokir beberapa jalan, termasuk Jalan Raya Ayalon Tel Aviv, jalan bebas hambatan utama Israel, dan polisi membubarkan mereka dengan meriam air.

Sejak awal 2023, Israel telah menyaksikan kampanye protes terbesarnya dalam beberapa dekade, dipicu oleh rencana pemerintah untuk meningkatkan kekuasaannya atas peradilan. Rencana tersebut memicu kemarahan publik dan kritikus, yang menuduh pemerintah merongrong sistem check and balances Israel.

Belasan mantan perwira militer senior juga telah memperingatkan selama beberapa minggu terakhir bahwa gejolak dalam militer membahayakan kemampuan Israel untuk mengatasi ancaman keamanan.

Beberapa sekutu terdekat Israel, termasuk Amerika Serikat, telah menyuarakan keprihatinan tentang dampak rencana tersebut terhadap institusi demokrasi Israel.