Mahfud MD: Kick Off Rekomendasi PP HAM Dimulai 27 JUNI 2023

Berita Baru, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (Tim PP HAM) telah menyerahkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo, pada 11 Januari 2023. 

“Presiden Jokowi menegaskan, mengakui dan menyesalkan terjadinya pelanggaran HAM berat di 12 peristiwa,” tegas Mahfud MD melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Sabtu (24/6).

Menurut Mahfud, pemerintah akan berupaya sungguh-sungguh mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang berat pada masa mendatang. Pemerintah juga berjanji akan memulihkan hak-hak para korban.

“Pemulihan hak para korban itu dimulai (kick off) oleh Presiden pada Selasa, 27 Juni 2023. Dilangsungkan di Rumah Geudong, Kabupaten Pidie, Aceh,” ujarnya.

Mahfud menyebut, bersamaan juga akan mulai dilakukan pemulihan HAM pada wilayah-wilayah lain. Juga pemulihan hak terhadap korban dan keluarga korban di luar negeri.

“Berbagai dukungan untuk Program Pemulihan melalui pemenuhan hak-hak konstitusional para korban diberikan dengan melibatkan 19 K/L,” katanya.

Dicontohkan Mahfud, Kemenkes akan mengeluarkan program Kartu Indonesia Sehat Prioritas (gratis berobat di rumah sakit), dll. SementRa Kemendikbud akan memberikan Bea Siswa untuk SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, dll.

Selain itu, lanjutnya, Kementan akan memberikan Bantuan sapi, traktor, dll. Adapun Kemenlu dan Kemenkumham akan memberikan Golden visa, Second home visa, KITAS/KITAP, dll.

Ditegaskan Mahfud, Kemen-PUPR akan membangun Living Park tentang Hak Asasi Manusia di lokasi Rumah Geduong, di dalamnya ada Masjid, sebagaimana yang diminta para korban.

“Presiden akan menandatangani Prasasti, dan akan menyapa para korban dan keluarga korban, baik langsung maupun melalui virtual (untuk korban di luar negeri dan berbagai daerah),” pungkasnya.