Mahfud MD Benarkan Presiden Jokowi Arahkan Slot Orbit Diselamatkan pada 2015

Berita Baru, Jakarta – Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan bahwa pada tahun 2015 Presiden Jokowi mengarahkan Satelit Slot Orbit 123 BT diselamatkan tanpa melanggar aturan. 

“Dalam kasus Satelit Slot Orbit 123 BT di Kementerian Pertahanan (Kemhan) Kemhan, “benar” Presiden memberi arahan agar Slot Orbit tersebut diselamatkan, tentu tanpa melanggar aturan,” tulis Mahfud MD dalam akun Instagram pribadinya, Rabu (19/1).

“Arahan itu disampaikan tgl 4/12/15, tapi kontrak dengan perusahaan sudah dilakukan lebih dulu, tanggal 1/12/15. Maaf, di postingan twitter saya tadi tertulis arahan Presiden tanggal 1/12/15. Yang benar adalah 4/12/2015,” terangnya.

Menurut Mahfud, pada tanggal 13 Oktober 2017, ada lagi surat tentang arahan Presiden agar Menko Polhukam menyelesaikan masalah yang saat itu muncul. Intinya, tetap diupayakan penyelamatan agar Indonesia tak kehilangan Slot Orbit. 

“Jadi yang dilakukan Menko Polhukam sekarang ini adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan Slot Orbit yang tersandera oleh kontrak yang bermasalah,” ujarnya.

Ia menegaskan, harus berjuang keras untuk menyelamatkan Slot Orbit itu, sebab International Telecommunications Union (ITU) memberi perpanjangan penggunaan slot sampai November 2024.

“Tapi dengan meminta 36 bulan sebelum itu semua kontrak dan spesifikasi teknisnya sudah jelas. Padahal sampai sekarang (sudah tinggal 34 bulan) belum ada syarat itu. Kita berharap Menkominfo dan Menhan bisa mengatasi masalah ini,” ungkapnya.

“Oleh sebab itu, sungguh aneh jika dikatakan saya sebagai Menko lepas tangan, apalagi cuci tangan. Ketika ditanya wartawan, saya hanya bilang tak tahu apa yang terjadi sebelum jadi Menko,” imbuhnya.

Iya menyampaikan, bahwa pihaknya justru tidak lepas tangan dalam kasus itu, melainkan turun tangan dan terus berkoordinasi dengan Kemhan, Kemkominfo, Kemkeu, dan Panglima TNI.

“Mengapa? Ya karena ada arahan dari Presiden agar Slot Orbit tersebut diselamatkan. Kalau saya mau lepas tangan, kan tinggal diam dan membiarkan masalah itu sambil duduk dengan nyaman,” tuturnya.

“Mari kita beri keleluasaan kepada Kejaksaan Agung untuk menangani ini. Kejaksaan Agung sudah memegang bahan dan melangkah dengan profesional terkait ini. Kita dukung Kejaksaan Agung,” tukas Mahfud.

Sebagai tambahan informasi, pengusutan proyek pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2015 kini sedang berjalan setelah diangkat kembali oleh Menko Polhukam, Mahfud MD.

Mahfud MD sebelumnya mengungkap ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Satelit untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur yang terjadi sejak 2015 sampai saat ini.

Singkatnya, Kemhan meneken kontrak dengan Avanti, Navayo, Airbus, Detente, Hogan Lovel, dan Telesat meskipun belum tersedia anggaran.