Legislator PKB Minta Himbara Segera Selesaikan Gagal Salur PKH

Berita Baru, Jakarta – Komisi VIII DPR RI meminta kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang menjadi pihak ketiga penyalur bantuan dari Kemensos untuk segera salurkan bantuan.

Hal ini disampaikan MF Nurhuda Y Anggota Komisi VIII DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik (kunsfik) di Pendopo Kabupaten Batang Jawa Tengah (9/9). Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka tugas pengawasan terhadap program-program pemerintah.

“Kami perlu cek langsung merespon berbagai keluhan di lapangan. Didapatkan data bahwa ada sekitar 1.700an penerima PKH di Kabupaten Batang gagal salur. Kami minta kepada Bank Himbara agar segera selesaikan dalam waktu cepat”

Kunjungan kerja ini diterima oleh Bupati Batang di Pendopo Kabupaten. Turut hadiri pula Dirjen Pemberdayaan Fakir Miskin dan Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Bank Himbara dan stekeholder terkait.

Dalam proses penyalurannya, Himbara juga dinilai lambat karena sampai saat ini proses penyaluran bantuan di Kabupaten Batang mencapai 92% dengan dalih ada hambatan di lapangan. Nurhuda meminta agar himbara segera menyalurkan 100%.

“Saya meminta ke Himbara agar segera menyalurkan kekurangan 8% bantuan PKH, ini menyangkut warga miskin yang membutuhkan. Program tersebut menjadi hak masyarakat yang kurang mampu. Maka harus segera disalurkan”. Lanjutnya

Merespon Hal tersebut, perwakilan Himbara yang hadir menyampaikan bahwa jumlah 8% masih dalam proses dan akan direalisasikan bulan ini.

“Kami segera realisasikan penyaluran bantuan PKH, akhir bulan September 8 persen sudah tersalurkan sehingga bulan ini penyaluran PKH bisa mencapai 100%”. Kata Anggota Himbara

Nurhuda juga menyoroti masalah bantuan sosial ini terjadi hampir di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, yang masalah utamanya adalah tidak tepat sasaran akibat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang kurang sinkron.

“Masalah yang sering muncul adalah tidak tepat sasaran, gagal salur yang sumber utamanya adalah data yang tidak sinkron”, demikian kata pria yang menjadi wakil dari Dapil Jateng X ini.

Nurhuda berharap agar sinkronisasi data dilakukan terus-menerus dengan melibatkan struktur pemerintah yang paling bawah seperti Kepala Desa, RT/RW agar progam PKH bisa tepat sasaran. Sinkronisasi juga perlu dipertemukan langsung antara Kementerian Sosial, Himbara, PT Pos dan Pemda.