JAPATI Minta Presiden Jokowi Rombak Kabinet dan Benahi TNI-Polri

Berita Baru, Tasikmalaya – Puluhan orang yang mengatasnamakan Barisan Pelopor Jaringan Persatuan Asli Tasik Indonesia (BAPOR JAPATI INDONESIA) melakukan aksi longmarch dari Tasikmalaya Selatan (Pantai Pangkalan Cikalong) menuju Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (10/12).

Junen Hudaya, selaku Ketua Umum menyampaikan bahwa aksi tersebut dilakukan karena JAPATI menilai kepemimpinan Presiden Jokowi di periode kedua gagal dan terkesan mementingkan kelompok elit tertentu yang bertolak belakang dengan janji politiknya.

“Dalam 2 tahun kepemimpinan Pak Jokowi di periode kedua, kami merasa kecewa terhadap kepemimpinan beliau sekarang yang bertolak belakang dengan pernyataan ‘Tidak ada visi-misi menteri, yang ada visi-misi Presiden’. Itu hanya asumsi belaka, nyatanya Kabinet Indonesia Maju itu tidak berjalan dengan baik. bahkan Kabinet Indonesia Maju itu terkesan berjalan masing-masing dengan kepentingan pribadi-pribadi pejabatnya,” kata Junen dalam rilisnya.

Menurut Junen, sebagai pendukung sejak periode pertama, JAPATI menuntut Presiden Jokowi melakukan perbaikan di Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk, mulai dari melakukan reshuffle hingga evaluasi besar-besaran untuk memperbaiki kinerjanya. Termasuk juga pembenahan di internal TNI-POLRI. 

“Selanjutnya kami sebagai pendukung utama Pak Jokowi, ingin menyelamatkan Pak Jokowi selagi masih ada sisa waktu periode ini. Kami meminta Pak Jokowi untuk membenahi kabinet, dengan merombak dan mengganti menteri-menteri yang mementingkan pribadi dengan kelompoknya, dan melakukan perbaikan kerja-kerja Kabinet serta di internal TNI-POLRI,” tegasnya.

Berikut lima tuntutan BAPOR JAPATI INDONESIA yang tertuang dalam keterangan tertulisnya:

Pertama, segera evaluasi menteri yang menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan politik semata. Seperti Pak Airlangga Hartarto, Pak Yaqut, Pak Luhut dan Pak Erik Tohir yang menggunakan kekuasaan untuk memobilisasi kekuatan politik, pencitraan politik, dan menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan kekayaan serta pendapatannya mereka.

Kedua, Kementrian Industri, Mentri ESDM, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agraria dan Tata Ruang dan KLHK, serata TNI- POLRI yang melakukan pembiaran terhadap tambang-tambang ilegal, banyaknya praktek penggundulan hutan dan kerusakan lingkungan, serta maraknya kasus agraria dan alih fungsi lahan. 

Ketiga, evaluasi Menteri Dikbud Ristek Nadiem Makarim, Mentri Keuangan, Mentri Kominfo, Kemenparekraf, Mendagri, serta yang tidak maksimal dalam bekerja, tidak ada terobosan dalam menyelesaikan masalah yang ada.

Keempat, evaluasi Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, serta Menkopolhukam yang menyeret Indonesia menuju negara yang tidak demokratis.

Kelima, perkuat sinergitas TNI-POLRI dan batasi kewenangannya di ruang-ruang sipil. Benahi internal TNI dan internal POLRI yang diindikasikan banyak persaingan antar gerbong di internal TNI-POLRI serta tindak oknum-oknum TNI-POLRI yang bermain dengan cukong-cukong.

“Maka daripada itu, demi terselamatkannya citra kepemimpinan Pak Jokowi yang baik, kami mempertimbangkan dua pilihan yaitu penuhi tuntutan kami atau mundur secara terhormat,” tukas Junen.