Haruskah Tiongkok Takut dengan Sanksi Keuangan AS?

Berita Baru, Internasional – China harus mempersiapkan perang keuangan dengan Amerika Serikat (AS) dan potensi risiko terputusnya sistem dolar, menurut Fang Xinghai, Wakil Kepala Komisi Regulasi Sekuritas China.

Menurut Fang Xinghai, dikutip dari Sputnik News, pengalaman Rusia menunjukkan betapa ketergantungan yang berlebihan pada transaksi dolar membuat negara rentan terhadap sanksi AS.

Pernyataan yang dibuat oleh Fang Xinghai tersebut disampaikannya dalam Forum Keuangan Caixin. Dia menunjuk pada preseden ketika AS memperkenalkan sanksi sektoral, serta pembatasan terhadap perusahaan dan individu Rusia tertentu, karena krisis Krimea 2014. Fang Xinghai mengatakan bahwa China melakukan sebagian besar transaksi di pasar luar negeri dalam dolar menggunakan sistem SWIFT, serta sistem CHIPS.

Menurut ketua Komisi Regulasi Sekuritas China, struktur ini dikendalikan oleh Amerika Serikat, yang berarti bahwa mereka dapat digunakan sebagai alat untuk menekan negara lain. Pada akhirnya, setiap transaksi dolar harus melalui salah satu bank Amerika, sehingga secara teoritis Amerika Serikat dapat memblokir operasi semacam itu.

Fan Xinghai menyerukan untuk mempersiapkan kemungkinan sanksi keuangan AS tidak hanya secara mental, tetapi juga secara fisik: untuk mulai bekerja pada diversifikasi sistem permukiman internasional dan tidak memusatkan semua kegiatan ekonomi asing pada dolar.

Pakar China dan Barat mulai berbicara tentang ancaman perang dagang Tiongkok-AS yang berubah menjadi perang finansial setelah Trump menandatangani undang-undang tentang sanksi anti-China atas dugaan pelanggaran China terhadap hak-hak Uighur. Undang-undang tersebut mengatur sanksi keuangan terhadap pejabat dan organisasi yang terlibat karena telah melanggar hak-hak warga Uighur.

Reaksi yang tajam dari Amerika Serikat dan beberapa negara Barat lainnya terhadap hukum keamanan nasional Hong Kong juga telah memperburuk situasi. Semua peristiwa ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat dapat mengikuti skenario ‘Rusia’ mengenai Tiongkok.

Memang ada kesamaan. Sanksi anti-Rusia AS diperkenalkan pada 2013 dengan Undang-Undang Magnitsky, dan berlanjut karena aneksasi Krimea dan situasi di Ukraina tenggara. Kemudian, untuk memperkenalkan sanksi baru, AS merujuk pada insiden Salisbury, Rusia diduga ikut campur dalam pemilihan Presiden AS atau serangan hacker Rusia. Hari ini, tuduhan serupa diajukan terhadap Tiongkok; mereka serupa dalam ketidakubuhan mereka dan bahkan absurditas: ‘penindasan’ warga Uighur, ‘tekanan’ di Hong Kong, dugaan informasi yang salah tentang pandemi COVID-19 di China, dll.

Di sisi lain, terlepas dari retorika keras AS tentang China, tindakan Washington sejauh ini bisa disebut sederhana. Trump belum memberlakukan sanksi apa pun di bawah hukum Uighur: ia menjelaskan hal ini dengan keinginannya untuk tidak merusak kesepakatan perdagangan dengan China. Merampas rezim perdagangan khusus Hong Kong dengan Amerika Serikat juga tidak seseram yang dibayangkan.

Sebagian besar barang yang dikirim dari Hong Kong adalah ekspor ulang dari negara lain atau dari China daratan. Mereka sudah tunduk pada rezim pabean lain. Akhirnya, tidak ada langkah-langkah khusus yang diambil mengenai dugaan disinformasi China.

Mereka percaya bahwa skandal dengan Chinese Luckin Coffee, yang memalsukan data penjualan perusahaan dengan jumlah kurang lebih $ 200 juta, bisa memicu proses itu. Setelah kejadian itu, Amerika Serikat mulai bersikeras bahwa aturan audit yang berlaku untuk perusahaan Amerika yang terdaftar di bursa efek juga berlaku untuk perusahaan lain, termasuk kepada China.

Secara teoritis, AS dapat memutuskan negara mana pun dari sistem keuangan global. Ini dikonfirmasi oleh pengalaman Iran dan Korea Utara. Tetapi dalam kasus sanksi serupa terhadap China, ada pertanyaan lain: bagaimana ini akan mempengaruhi Amerika Serikat sendiri? Menurut WTO, China menyumbang 13% dari ekspor global dan 11% dari impor global – ini adalah bagian terbesar dalam perdagangan global. Jika Anda menghapus dolar dari penyelesaian untuk volume transaksi yang demikian, ini dapat membuat guncangan dalam sistem keuangan AS. Orang tidak boleh lupa bahwa China adalah pemegang terbesar obligasi negara AS. Pada Desember 2019, China memiliki obligasi ini senilai $ 1,07 triliun, atau 5% dari seluruh hutang nasional AS. Jika China merespons dengan menjual sekuritas utang ini, AS akan menghadapi masalah kenaikan tajam dalam biaya pinjaman.

Tentu saja, sanksi individu dimungkinkan, tetapi tekanan finansial besar-besaran terhadap China di pihak Amerika Serikat tidak mungkin terjadi, kata Jia Jinjing, asisten direktur Institut Studi Keuangan Universitas Renmin Chongyang,

Menurutnya, keterlibatan China dalam orbit keuangan AS sangat tinggi. Namun, ini tidak berarti bahwa ketergantungan pada dolar tidak menjadi masalah.