Di Tengah Konflik dengan China, AS Tunjuk Koordinator Baru di Tibet

Berita Baru, Washington – Di tengah konflik dengan China, Pemerintah Amerika Serikat malah mengumumkan koordinator khusus untuk masalah Tibet dan akan mendorong dialog antara China dan Dalai Lama serta berupaya untuk melindungi hak asasi manusia serta hak mendasar masyarakat Tibet.

Pengumuman itu dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri pada Senin (20/12), bahwa diplomat veteran Uzra Zeya akan menjabat sebagai koordinator untuk urusan di Tibet dengan tetap menjabat sebagai wakil menteri untuk Keamanan Sipil, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia.

“Dia [Zeya] akan mempromosikan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar orang Tibet, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan akan mendukung upaya untuk melestarikan warisan sejarah, bahasa, budaya dan agama mereka yang berbeda,” kata Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken dalam sebuah pernyataan.

Penunjukan Zeya terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara AS dan China di beberapa lini. Karena itu, penunjukkan tersebut kemungkinan besar akan memicu keberatan dari China.

Blinken menambahkan bahwa Zeya akan mendukung upaya untuk mengatasi kebutuhan kemanusiaan pengungsi Tibet, termasuk pengungsi di AS.

Selama ini, di Tibet terdapat kantor koordinator AS di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Kebijakan Tibet tahun 2002.

Kantor tersebut tetap kosong selama tiga tahun selama pemerintahan Trump, sampai Menteri Luar Negeri saat itu Mike Pompeo menunjuk Robert Destro untuk jabatan itu tahun lalu.

Namun China mengkritik penunjukan Destro itu dan menyebut hal itu sebagai campur tangan AS dalam urusan internalnya yang bertujuan untuk “menggoyahkan Tibet”.

Karena itu, Kedutaan Besar China di Washington mengecam pengumuman AS pada hari Senin (20/12) sebagai “manipulasi politik”.

“AS harus berhenti mencampuri urusan dalam negeri China atau mengacaukan Tibet dengan dalih masalah terkait Tibet. China akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi kepentingan kami,” kata juru bicara kedutaan Liu Pengyu kepada kantor berita Reuters.