Data Analyst Continuum INDEF: Politik Cawe-cawe Jokowi’ Ciderai Citra Partai Politik

Berita Baru, Jakarta – Data Analyst Continuum INDEF mendapati pemanggilan para ketua partai politik oleh Presiden Joko Widodo ke Istana memicu berbagai pendapat di masyarakat atas “Politik Cawe-cawe Jokowi” tersebut.

Hal itu disampaikan Maisie Sagita, Peneliti/Data Analyst Continuum INDEF dalam diskusi publik INDEF DAN CONTINUUM BIG DATA bertajuk ‘Netralitas Presiden, Abuse of Power dan Penodaan Demokrasi’, yang digelar Minggu (14/5).

Menurut Maisie, kontroversi atas tindakan Presiden Jokowi tersebut akan mempengaruhi citra politik dari berbagai pihak. baik yang terlibat langsung maupun tidak. 

“Padahal citra politik inilah yang berusaha dibangun oleh tokoh atau ketua partai politik mengingat semakin mendekatnya pemilu 2024,” kata Maisie.

“Yang menjadi pertanyaan, bagaimana penilaian publik tindakan Jokowi itu? sebuah langkah wajar ataukah kurang tepat?” Sambungnya.

Untuk menjawab hal tersebut, lanjutnya, continuum big data menggunakan social network analysis dari analisa big data media sosial Twitter karena dapat merepresentasikan opini publik secara real time, cepat dan nyata. 

“Selain itu Twitter juga salah satu media sosial yang populer. Opini tersebut kemudian disaring dari buzzer dan media agar dapat dicapai opini publik yang seutuhnya,” terangnya.

“Setelah disaring maka didapat hasil, dari hasil data perbincangan masyarakat 28 April – 8 Mei 2023 didapat 15.598 tweet yang di post oleh sekitar 12.144 user. 75,5 % pengguna twitter berlokasi di Pulau Jawa,” tambanya.

Adapun trend perbincangan 2 – 6 Mei 2023 menjadi ramai karena twit dari Denny Indrayana yang mempertanyakan kenetralan seorang presiden yang dinilai ikut cawe-cawe dalam pilpres 2024. 

“Menurut publik atas pertanyaan apakah wajar seorang presiden memanggil ketua partai politik ke istana untuk urusan pilpres,” teranganya kemudian.

Dari hasil analisis yang didapat 92% dari 15.598 perbincangan masyarakat di internet mengeluhkan tindakan Jokowi yang memanggil Ketua Umum Parpol ke istana. 

Sementara itu, 79,4% publik berpendapat seharusnya presiden bersikap netral (52,4%) dan tak gunakan istana untuk kepentingan pribadi (27%). 

“Adapula yang menyoroti tindakan Jokowi yang tidak mengundang Nasdem seakan sedang bermusuhan dan bukan bagian dari koalisi (8,7%),” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, akun-akun yang dominan dalam mengkritik Jokowi di antaranya adalah akun @abu_waras dan akun @dennyindrayana. 

Sedang yang membela jokowi mengatakan cawe-cawe itu wajar kewajiban presiden (8%) dan membandingkan dengan SBY di antaranya akun @tedgus.

Dari hasil analisis tersebut, kata Maisie, didapat tiga kesimpulan. Pertama pemanggilan ketua umum parpol oleh presiden menimbulkan polemik perbincangan di internet.

Kedua, 2% masyarakat di internet mengeluhkan tindakan jokowi yang memanggil ketua umum parpol ke istana. Ketiga  79,4% publik menilai presiden seharusnya bersikap netral dan tidak menggunakan istana untuk kepentingan pribadi.