Bupati Gresik Warning ASN Jauhi Praktik Korupsi

Berita Baru, Gresik – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani memberikan warning atau peringatan kepada seluruh jajaran Kepala Organisasi Kepala Daerah (OPD) maupun Pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik untuk menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan aturan dan ketentuan, juga menjauhi dan melakukan pencegahan terhadap segala praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan jabatan. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Gus Yani usai menghadiri rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Jawa Timur oleh KPK RI bersama Gubernur Jawa Timur serta seluruh Bupati dan Walikota se-Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (15/11). 

“Kita ajak seluruh jajaran untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap korupsi. Saya menyatakan warning terhadap siapapun di jajaran pemerintahan bahwa jangan sampai terjerumus dalam segala hal yang berbau korupsi. Kita fokus sejahtekan masyarakat,” tegas Bupati Gus Yani. 

Bupati Gus Yani mengingatkan agar setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu memperkuat integritas diri. Menurutnua, korupsi disebabkan karena keserakahan dan kesempatan. Integritas dirilah, sambungnya, yang akan mencegah terjerumus dalam kasus korupsi. 

“Siapapun bisa terlibat perkara korupsi atau menjadi koruptor karena ada kesempatan, dan kurangnya integritas. Mari bangun, jaga, dan pelihara integritas,” ajak Bupati Gus Yani. 

Ditegaskan, pemerintah sebagai pemimpin dan teladan yang baik bagi masyarakat semestinya bisa menjadi contoh yang baik. Oleh karena itu, terhadap segala praktik korupsi, seharusnya sudah menjadi pelopor pencegahan.

“Menjadi sebuah kewajiban bahwa kita di pemerintah harus menjadi leader dan contoh yang baik. Selain itu, kita juga harus menjadi pelopor untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi,” kata Bupati Gus Yani. 

Bupati Gus Yani menuturkan, guna mendukung komitmen untuk melakukan pencegahan, dirinya juga akan melakukan evaluasi terhadap capaian pemerintahan yang dijalankan. 

“Saya mendorong kepada seluruh jajaran untuk melakukan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk penggunaan anggaran yang harus sesuai dengan peruntukannya dan juga harus tepat sasaran,” tandas Bupati Gus Yani.

Dalam rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Jawa Timur itu, KPK memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah di wilayah Jawa Timur untuk menjadi pelopor atau panutan yang baik bagi seluruh jajaran di bawahnya.