Pengadilan Myanmar Memvonis Empat Tahun Penjara Kepada Aung San Suu Kyi

Berita Baru, Internasional – Pengadilan militer Myanmar telah memutuskan bahwa Aung San Suu Kyi bersalah atas tuduhan hasutan dan pelanggaran pembatasan Covid-19. Putusan tersebut memicu reaksi dan kecaman dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Eropa dan lainnya, yang menyebut bahwa vonis itu bermotif politik.

Aung San Suu Kyi, menerima empat tahun hukuman yang kemudian dipangkas menjadi dua tahun penahanan di lokasi yang dirahasiakan, karena mendapat pengampunan dari kepala militer negara itu, kata TV pemerintah melaporkan.

Seperti dilansir dari The Guardian, ini adalah putusan pertama dari Pengadilan Naypyidaw dalam banyak kasus yang diajukan terhadap Aung San Suu Kyi.

“Hukuman penasihat negara setelah pengadilan palsu dalam proses rahasia di depan pengadilan yang dikendalikan militer tidak lain adalah motivasi politik,” kata kepala hak asasi manusia PBB, Michelle Bachelet.

Diplomat top Uni Eropa juga mengutuk putusan itu karena dinilai memiliki motiv politik dan menyerukan pembebasan segera semua tahanan politik di Myanmar. Liz Truss, menteri luar negeri bekas kekuatan kolonial Inggris, mengatakan hukuman itu adalah “upaya mengerikan lainnya oleh rezim militer Myanmar untuk melumpuhkan oposisi dan menekan kebebasan dan demokrasi”.

Proses pengadilan dalam kasus hukum Aung San Suu Kyi sangat sedikit dikehatui karena sistemnya yang tertutup, tanpa akses bagi pengamat, dan larangan bagi pengacaranya untuk berbicara kepada wartawan.

Sejak pengkudetaannya pada Februari, Aung San Suu Kyi telah ditahan di lokasi yang dirahasiakan.

Kasus hasutan dilaporkan berpusat pada sebuah pernyataan, yang diterbitkan secara online setelah kudeta Februari, yang mendesak organisasi internasional untuk tidak bekerja sama dengan junta. Kasus kedua menuduh Aung San Suu Kyi melanggar aturan Covid saat berkampanye sebelum pemilihan tahun lalu.

Mantan presiden Win Myint dijatuhi hukuman empat tahun atas tuduhan yang sama. Myo Aung, mantan walikota Naypyidaw, dijatuhi hukuman dua tahun karena penghasutan.

Charles Santiago, ketua kelompok Asean Parliamentarians for Human Rights, mengatakan putusan itu adalah “sebuah parodi keadilan” yang menunjukkan penghinaan junta terhadap upaya regional untuk menemukan resolusi krisis negara itu.

“Tidak ada yang tertipu oleh hukuman hari ini,” katanya dalam sebuah pernyataan. “Sejak hari kudeta, sudah jelas bahwa tuduhan terhadap Aung San Suu Kyi, dan belasan anggota parlemen yang ditahan lainnya, tidak lebih dari alasan oleh junta untuk membenarkan perebutan kekuasaan ilegal mereka.”

Para analis menggambarkan tuduhan terhadap Aung San Suu Kyi, yang terus bertambah jumlahnya sejak Februari, adalah bentuk nyata menyingkirkannya sebagai ancaman politik. Junta.

Ming Yu Hah, wakil direktur regional Amnesty International untuk kampanye, mengatakan hukuman itu adalah “contoh terbaru dari tekad militer untuk melenyapkan semua oposisi dan menjerat demokrasi Myanmar”.

Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, Aung San Suu Kyi adalah satu dari 10.600 lebih orang yang ditangkap oleh junta sejak Februari sebagai upaya untuk menghancurkan segala bentuk oposisi. Sementara itu, lebij dari 1.300 orang tewas sejak kudeta karena kekerasan yang terus terjadi.

“Ketika kekerasan meningkat, menggusur puluhan ribu orang dan menciptakan krisis kemanusiaan di tengah pandemi yang sedang berlangsung, situasi di Myanmar saat ini sangat mengkhawatirkan. Tanpa tanggapan internasional yang tegas, terpadu, dan cepat, ini dapat dan akan menjadi lebih buruk,” kata Ming Yu Hah.

Hampir satu tahun sejak kudeta, militer telah berjuang untuk menegakkan ketertiban. Tetapi, sektor ekonomi gagal, sistem kesehatan dan pendidikan runtuh, tingkat kemiskinan melonjak dan konflik meningkat. Bulan lalu, Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar, yang mencakup para ahli seperti Yanghee Lee, mantan pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, memperingatkan pelanggaran militer yang memotong pasokan makanan dan medis masyarakat, memaksa orang-orang di ambang kelaparan.

Junta menghadapi gerakan perlawanan damai dan oposisi bersenjata yang dibentuk dari pasukan pertahanan rakyat yang bersekutu dengan berbagai kelompok etnis bersenjata. Pada bulan September, Pemerintah Persatuan Nasional, pemerintahan bayangan yang dibentuk oleh pejabat terpilih, menyatakan “perang defensif” melawan junta, menyerukan kelompok bersenjata sipil untuk menargetkan militer dan asetnya.

Joshua Kurlantzick, rekan senior untuk Asia Tenggara di Dewan Hubungan Luar Negeri, mengatakan bahwa NUG, yang mencari pengakuan internasional, membuat kemajuan dalam mengamankan pertemuan besar dengan para pejabat internasional. “Keberhasilan pasukan pertahanan rakyat yang berkelanjutan mungkin juga berdampak pada bagaimana pemerintah lain memandang situasi di Myanmar,” katanya, dalam komentar yang diberikan sebelum putusan hari Senin.

Seorang utusan khusus dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, yang telah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis, telah ditolak izinnya untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Sebagai tanggapan, blok tersebut mengambil langkah yang luar biasa keras dengan melarang kepala junta dari pertemuannya.

Richard Horsey, penasihat senior International Crisis Group di Myanmar, mengatakan bahwa meskipun ada tindakan seperti itu, Asean tampaknya tidak memiliki pengaruh untuk memaksa junta mengubah arah. Sementara negara-negara lain telah mendukung pendekatan Asean “ini sebagian besar merupakan cara untuk mengalihkan masalah ke Asean daripada keyakinan bahwa blok regional dapat membuat kemajuan”, tambahnya, dalam komentar sebelum hukuman Senin.

“Myanmar perlu menjadi prioritas diplomatik yang jauh lebih tinggi bagi negara-negara besar dan PBB.”