Kurangi Vaksinasi Seremoni

Oleh: Didik Suyuthi (Specialist of The Reform Initiatives)

Mengapa program vaksinasi belum berjalan optimal sesuai target? Analisa saya, salah satu mismanajemen yang nampak mata sesungguhnya ada pada terlampau banyaknya vaksinasi seremoni.

Saya menyebut kategori seremoni ini untuk program-program vaksinasi simbolik yang diacarakan oleh organ-organ, katakanlah sebagai pemegang privilege, baik dari pemerintah maupun non pemerintah; seperti TNI, Polri, Partai Politik, Ormas, dan BUMN.  

Hasil penelusuran Kompas (29/8) ) mengenai berbagai kasus ‘vaksin titipan’ dari Partai Politik hingga BUMN, saya kira bisa menjadi gambaran rigid situasi di lapangan. Sajian liputan Kompas ini memang bukan evidenve-based. Tetapi sebagai data yang tidak mungkin berubah, saya kira cukup kuat.

Dalam penelusurannya, Kompas menngecek langsung situasi terkini 2 gudang penyimpanan tingkat provinsi, 2 gudang penyimpanan tingkat kabupaten/kota, dan dua puskesmas. Situasinya hampir sama.  Pada ke-empat gudang penyimpanan tingkat provinsi dan kabupaten/kota itu, rata-rata vial vaksin yang disimpan merupakan stok yang sudah dialokasikan buat Parpol, BUMN, Ormas, dan atau TNI/Polri.

Kavling-kavling vial vaksin ini secara kumulatif tentu saja menggunting jatah Puskesmas yang seharusnya melaksanakan pelayanan primer vaksinasi. Terkait pencanangan target 2 juta vaksinasi per hari secara nasional, bukankah seharusnya Puskesmas-lah ujung tombaknya?

Situasi ketersediaan vaksin yang timpang ini menjadi makin runyam ketika masih ditambah dengan informasi tersedotnya beberapa tenaga kesehatan dan vaksinator puskesmas ke program vaksinasi ‘seremonial’ itu.

Mengapa mismanajemen? Ada tiga hal yang saya kira patut menjadi evaluasi dari maraknya vaksinasi seremoni ini. Pertama, terkait unsur penyelenggara vaksinasi menjadi tidak jelas mana infrastruktur primer/negara dan mana infrastruktur pendukung/penunjang.

Kedua, vaksinasi bersifat partikular sehingga tidak lagi mengedepankan, atau bahkan cenderung mengabaikan prinsip kelompok masyarakat berdasarkan prioritas vaksinasi.

Ketiga, bagi para ‘pegiat pendukung’ vaksinasi ini, target vaksinasi nasional boleh jadi masih merupakan acuan. Tapi pasti bukan yang utama. Atau bukan satu-satunya. Sebab Parpol, Ormas, maupun BUMN, pasti juga memiliki agenda group campaign sebagai motif azasi kelompok mereka.     

Jika koordinasi antar penanggungjawab penanganan Covid-19 berjalan baik, dan vaksinasi nasional dilaksanakan dengan benar-benar mengaktifkan seluruh infrastruktur primer yang ada; apakah itu Puskesmas, Kantor-Kantor Desa, Jejaring Pemberdayaan Masyarakat Desa, atau Tenaga Penyuluh existing yang telah rapi struktur SDM-nya, saya lebih percaya target vaksinasi nasional dapat dikejar dengan lebih terukur dan terencana.

Tidak ada yang salah dengan keterlibatan Parpol dan Ormas dalam program vaksinasi. Terlebih BUMN dan TNI/Polri yang memang sangat dibutuhkan keberadaannya. Dengan catatan, peran mereka tidak lantas menghambat gerak langkah tenaga kesehatan lainnya. Hemat saya, cukupkan vaksinasi seremoni. Jadikan Puskesmas garda terdepan vaksinasi.

Harapan semua pihak saya kira sama. Pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya, masih belum terkendali sepenuhnya. Oleh sebab itu mari langkah-langkah penanganan dan vaksinasi mesti terus digenjot dan diperbaiki dengan mengacu pada public health evidence yang lebih memadai.

Kasus-kasus penggelapan vaksin seperti terjadi di Sumatera Utara haruslah menjadi bahan evaluasi serius semua pihak. Tentu miris kalau mendengar berita bahwa oknum tenaga kesehatan kita terlibat dalam vaksinasi ilegal, bahkan menjual vaksin ke warga di perumahan-perumahan elit yang asosial.

Sebagaimana dilansir covid19.go.id, hingga 28 Agutus 2021 kemarin, setelah 7 bulan 16 hari berjalan sejak kali pertama vaksinasi nasional dimulai pada 13 Januari 2021 lalu, data vaksinasi nasional baru masuk angka 61,2 Juta masyarakat yang telah mengikuti vaksinasi ke-1, dan 34,7 Juta masyarakat yang telah genap mengikuti 2 kali vaksinasi.

Sementara target nasional hingga akhir tahun ini, atau dengan tenggat waktu 4 bulan 15 hari ke depan, seharusnya vaksinasi telah menyentuh angka 208,3 Juta jiwa penduduk Indonesia.

Ini artinya, vaksinasi nasional kita baru menyentuh angka 36% dari target yang ditetapkan. Relatif lambat. Sementara, jika memang benar 1 tahun ini adalah tenggat waktu ideal yang diharapkan dapat mencapai herd immunity, maka sesungguhnya sisa waktu kita tidak banyak lagi. []