Efektivitas Mengatasi Pandemi: Catatan dari Indonesia

Veronika S. Saraswati
China Study Unit Convenor di CSIS

Musuh terbesar manusia adalah kebiasaan bersikap irasionalitas tatkala menghadapi ketidakpastian. Kebiasaan seperti itu umumnya memicu kepanikan, keterpurukan atau kehancuran, juga menandai ketidakberdayaan atau kemalasan untuk mengembangkan dimensi rasionalitas manusia, alih-alih menawarkan perbaikan atau pemulihan situasi untuk mengatasi ketidakpastian. Menghubungkan fenomena gerak alam seperti lintang kemukus (komet), atau sikap berlebihan dari kelompok agama tertentu, sebagai suatu penanda mutlak atas pandemi covid-19 di Indonesia tentu saja merupakan irasionalitas yang justru akan makin memperparah situasi. Kebiasaan irasionalitas seperti itu dapat diatasi berkat upaya pemerintah yang lebih mengedepankan pendekatan yang bijaksana.

Lalu, apakah itu berarti masalahnya selesai tatkala dimensi irasionalitas berhasil diatasinya? Apakah itu berarti upaya mengatasi pandemi covid-19 di Indonesia boleh dikatakan lancar? Karena lebih mengedepankan pendekatan rasional? Nah, persis di sinilah masalahnya. Rupanya kita dituntut untuk menentukan pilihan rasional yang paling efektif, betapa pun sulit dan pelik, sebagai patokan yang niscaya untuk mengatasi beberapa tantangan teknis dan non-teknis.

Pilihan Pendekatan Menghadapi Pandemi

Dalam menghadapi pandemi, pilihan pendekatan awal yang dilakukan oleh negara-negara di seluruh dunia sebelum ditemukan vaksin adalah non-pharmaceutical method (social distancing, city lockdown atau total lockdown) dan pharmaceutical 3T method (testing, tracing dan treatment). Swedia adalah satu-satunya negara yang memilih untuk tidak menerapkan pendekatan non-pharmaceutical method. Negara-negara lain di dunia sesuai dengan pertimbangan situasi terkait telah menerapkan satu atau beberapa di antara pilihan di atas. Vietnam dan China adalah dua negara yang telah berhasil dalam menerapkan dua pendekatan tersebut sepenuhnya. China dikatakan berhasil terutama karena dukungan big data system tentang analisis penduduk, ketepatan pemerintah dalam menerapkan seluruh pilihan kebijakan mereka disertai dukungan kepatuhan dari seluruh warga masyarakat mereka.

Bagaimana Indonesia? Sejak awal pandemi, Indonesia telah menerapkan pilihan non-pharmaceutical method, terutama langkah social distancing disertai “city lockdown”dalam skala tertentu. Selain itu, Indonesia juga menerapkan pharmaceutical 3T method. Dalam evaluasi, ada empat catatan yang menjelaskan alasan Indonesia belum optimal menerapkan pharmaceutical method – 3T. Pertama, tidak banyak tersedia peralatan testing. Dapat dikatakan bahwa peralatan testing sangat kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kedua, tracing hanya dilakukan pada 3 sampai 5 sampai 10 orang saja. Padahal, tracing mesti dilakukan dalam jumlah banyak orang yang ditemui atau di sekeliling pasien. Ketiga, karantina mandiri tidak dapat dihandalkan karena hampir sebagian besar dari mereka yang menjalankan karantina tidak mematuhi ketentuan. Selain itu, proses ini tidak didukung oleh big data system (misalnya seorang punya lebih dari satu buah mobile phone, dan saat orang tersebut berpindah tempat, hanya dapat dilacak melalui satu mobile phone itu saja; mobile phone yang lain tidak terlacak). Keempat, social distancing rupanya bisa menciptakan situasi melelahkan bagi masyarakat.

Dari catatan di atas, langkah penerapan pendekatan yang telah dipilih oleh Indonesia secara teknis sebenarnya sudah mengarah pada pilihan rasional. Namun, efektivitasnya memang kurang optimal karena menghadapi kendala teknis dan non-teknis. Sampai kini, pemerintah terus berbenah untuk mengoptimalkan efektivitas pendekatan tersebut.

Penemuan Vaksin

Unsur yang paling utama untuk mempercepat mengatasi pandemi adalah penemuan vaksin. Kemajuan teknologi tinggi telah membuat kalangan ilmuwan mampu menghasilkan vaksin pandemi ini setidaknya dalam waktu 9 bulan sejak pandemi meluas. Menurut Prof. Dr. Drh. I Gusti Ngurah K. Mahardika, ahli virus dari Universitas Udayana Bali, penemuan vaksin ini juga menjelaskan bahwa covid-19 termasuk jenis virus yang dapat diatasi dengan sebuah vaksin (berbeda dengan jenis virus HIV atau AIDS yang tidak dapat dicegah melalui vaksin). Didukung efisiensi dan efektivitas kemajuan struktur pendukung teknologi tinggi, vaksin ini dapat segera diproduksi dalam jumlah yang besar untuk didistribusikan secara luas ke manca-negara.

Ada tiga jenis vaksin yang disetujui EUA (Emergency Use Authorization) dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) berdasarkan uji klinik sampai fase ketiga di Indonesia, yaitu (1) Vaksin Pfizer(single gen, single protein), (2) Vaksin AstraZeneca(single gen, single protein), dan (3) Vaksin Sinovac (virus utuh yang dinonaktifkan). Keunggulan Vaksin Pfizer dan Vaksin AstraZeneca adalah vaksin baru yang belum pernah dikenal sebelumnya dan perlu waktu satu minggu untuk memproduksinya. Kelemahannya adalah jika gen virus bermutasi maka perlu waktu lama untuk mencari bibit gen virus yang baru. Hal ini tentu saja tidak bisa digunakan untuk mengatasi masalah mutasi virus. Keunggulan Vaksin Sinovacadalah aman dan efektif. Kelemahannya adalah diperlukan infrastruktur high tech untuk memproduksi vaksin dalam jumlah massal.

Sampai 15 Januari 2021, baru Vaksin Sinovac yang tersedia di Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk memilih Vaksin Sinovac memang sangat tepat baik dari alasan momentum maupun alasan medis. Prof. Dr. Dhr. I Gusti Ngurah K. Mahardika menyatakan bahwa Vaksin Sinovac aman dan efektif. Vaksin ini telah digunakan oleh pemerintah dalam memulai program vaksinasi covid-19 sejak 13 Januari 2021 untuk membentuk herd immunity atas virus covid-19. Seperti sebagian besar pemimpin negara di dunia, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, adalah adalah penerima pertama suntikan vaksin ini. Pihak Sinovac Life Science, sebuah perusahaan farmasi dari Beijing China, telah mengirim Vaksin Sinovac sebesar 3 juta dosis dalam bentuk jadi pada awal dan akhir Desember 2020. Bahan baku sebesar 15 juta dosis juga sudah dikirim Sinovac Life Science untuk diproduksi oleh PT Bio Farma. Menurut perhitungan, diperlukan setidaknya 426 juta dosis vaksin untuk membentuk herd immunity di Indonesia.

Tantangan Teknis dan Non-Teknis

Selain berupaya memaksimalkan pilihan pendekatan dalam menghadapi pandemi dan upaya pengadaan vaksin, tantangan yang tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah strategi dalam pelaksanaan vaksinasi, termasuk upaya mengatasi keraguan dari beberapa pihak atas efektivitas vaksinasi.

Menurut Prof. Sri Rezeki Hadinegoro, ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), pihak yang menunjukkan sikap anti-vaksin bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi hampir di seluruh dunia. Sebuah survei yang diadakan oleh UNICEF, Kemenkes, WHO dan ITAGI atas 15 ribu responden melalui online menunjukkan kira-kira 64,8% bersedia menerima vaksinasi, 27,6% masih ragu, dan 7,6% menolak vaksinasi. Dari hasil ini, tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan edukasi untuk mereka yang telah bersedia menerima vaksinasi, sehingga mereka benar-benar mantap atas pilihannya dan dapat berbagi informasi yang tepat ke orang lain di sekitarnya. Sedangkan untuk mereka yang masih ragu, masih terbuka peluang untuk melakukan persuasi dengan cara memberikan penjelasan yang sebenarnya tentang keuntungan memperoleh vaksinasi, sambil melacak masalah yang menjadi alasan keraguan mereka.

Berdasarkan survei di atas itu, rupanya dapat dilacak masalah tentang kelompok yang masih ragu untuk menerima vaksinasi. Dalam pemetaannya, ada tiga masalah yang membuat kelompok ini masih merasa ragu: keamanan, efektivitas dan kehalalan vaksin. Jika kita berasumsi bahwa pemetaan ini dapat dipercaya, tiga masalah tersebut pada dasarnya secara normatif-legal sudah teratasi, sehingga faktornya cenderung mengarah pada kurangnya informasi yang tepat dan lengkap.

Seperti uraian di atas, berkaitan dengan masalah keamanan vaksin, UEA dari BPOM telah menetapkan persetujuan atas tiga jenis vaksin berdasarkan uji klinis sampai fase ketiga di Indonesia, khususnya Vaksin Sinovac. Persetujuan ini tentu saja mengandung penegasan tentang keamanan dan efektivitas vaksin berdasarkan data valid yang dapat dipercaya. Momentum yang tidak kalah penting dalam mensosialisasikan segi keamanan dan kehandalan Vaksin Sinovac adalah mempublikasikan seluas-luasnya penyuntikan pertama vaksin ini kepada Presiden Joko Widodo, dan kemudian diikuti dengan publikasi serupa oleh jajaran pejabat pemerintah di tingkat regional, bahkan sampai ke beberapa kota di Papua.

Berkaitan dengan kehalalan vaksin, terutama Vaksin Sinovac, masalah ini juga sudah dapat diatasi pada tingkat legal-normatif, mengingat MUI (Majelis Ulama Indonesia), sesudah berkunjung ke Beijing untuk meninjau pabrik pembuatan vaksin dan memahmi seluruh bahan dan cara kerja terkaitnya, pada 11 Januari 2021 mengeluarkan fatwa bahwa Sinovac adalah vaksin yang halal dan suci. Yang menjadi tantangan adalah upaya sosialisasi informasi lengkap tentang hal ini kepada masyarakat luas. Jika tantangan ini dapat dikonversikan ke dalam strategi yang tepat, diniscayakan bahwa efektivitas untuk mengatasi pandemi covid-19, terutama melalui proses vaksinasi, dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan akan membawa keberhasilan.*

Rujukan