Mampu Edukasi Masyarakat, Fitra Usul BRG Tetap Dipertahankan Pemerintah

Berita Baru, Jakarta – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mendukung Badan Restorasi Gambut (BRG) tidak dibubarkan oleh pemerintah, pasalnya BRG dinilai mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat.

Sekretaris Jendral Fitra, Misbah Hasan bahra BRG benar-benar bermanfaat untuk masyarakat dan pembangunan bangsa dari sektor perubahan iklim.

“Kami juga mendukung BRG jangan dibubarkan karena kita tahu peran BRG ini sangat signifikan di dalam, tadi. Dia bisa sebagai UGD bagi linkungan hidup yang rusak dan ketika ada kolaborasi dengan kementerian desa dia bisa menjadikan pendidikan terkait pengelolaan gambut lebih baik,” ujar Misbah dalam Diskusi Virtual yang digelar 164 Channel LTN PBNU, Selasa (28/7).

Menurut Misbah, kerja keras BRG di daerah mampu memperkuat peranan kementerian di akar rumput. Misalnya, kolaborasi program antara BRG dan Kementerian Desa yang mampu mendorong dana desa memberikan manfaat yang cukup siginifikan dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Bagaimana dana desa di dorong melakukan pencegahan kebakaran hutan jadi ini lembaga2 yang potensial memberi suport terutama dalam sisi pendapatan itu betul2  memebri manfaat besar  ke masyarkat itu yang seharusnya dipertahankan,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Deputi Bidang Komunikasi Politik dan Desiminasi Informasi Kantor Staff Presiden (KSP) Juri Ardiantoro mengatakan, sejauh ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Organisasi Reformasi Birokrasi (Menpan RB) sedang mengkaji secara intensip wacana perampingan organisasi pemerintah non sturktural. Puncaknya, Menpan RB memberikan rekomenadasi kepada presiden untuk ditindak lanjuti dan diputuskan.

Selanjutnya, Soal BRG, pemerintah masih melakukan pengkajian sebab selama ini BRG menjadi lembaga yang cukup penting dalam hal pengembalian fungsi hidroogis gambut bekas kebakaran hutan dan lahan di 7 provinsi di Indonesia.

“Atau dari sisi kebutuhannya apakah BRG akan selesai atau diperpanjang mengingat betapa pentingnya lembaga ini dalam menghadapi banyak masalah di lahan gambut,” ungkapnya.

Semua saran dan masukan termasuk hasil pendalaman terhadap lembaga negara tertentu menjadi pertimbangan pemerintah sebelum diputuskan presiden. Yang pasti, pemerintah juga menyadari betapa pentingnya lembaga negara yang bertugas mengendalikan lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat desa.