Selama Pandemi Covid-19, Puluhan Ribu BUMDes Masih Stabil

Berita Baru, Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, setidaknya masih ada puluhan ribu BUMDes yang masih beraktifitas atau melakukan transaksi selama masa pandemi Covid-19.

Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Menteri menjelaskan, dengan adanya BUMDes di 368 Kabupaten/Kota di 33 Provinsi yang masih beroperasi tersebut ekonomi pedesaan terbilang stabil.

“Alhamdulillah selama Covid-19, mulai bulan Maret, April dan seterusnya ternyata masih 10.629 BUMDes masih beraktifitas melakukan transaksi,” ungkap Gus Menteri saat konferensi pers virtual soal registrasi BUMDes, Rabu (08/07/2020).

Puluhan ribu BUMDes tersebut bergerak di berbagai sektor unit usaha, mulai dari simpan pinjam, perdagangan, jasa pembayaran listrik, PAM Desa dan seterusnya. Adapun total transaksi selama kurun waktu tiga bulan terakhir mencapai Rp 308 miliar dengan total omset Rp 938 miliar.

Selain membantu ekonomi desa, puluhan ribu Bumdes yang masih bertahan beroperasi itu juga menyerap tenaga kerja. Jumlah pekerja yang masih bertahan selama Covid-19 di 10.629 BUMDes tersebut mencapai 58.026 orang.

“Itu artinya tiap-tiap BUMDes kurang lebih rata-rata masih mempekerjakan 5 orang. Dengan total transaksi dan omset segitu ini Insyaallah bagian dari ketahanan ekonomi desa melalui BUMDes,” kata Gus Menteri.

Menghadapi situasi pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya, Kemendes PDTT melakukan revitalisasi BUMDes. Semua BUMDes diminta melakukan registrasi ulang dan akan diberikan pendampingan khusus untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Selain pendampingan khusus, nantinya, BUMDes-BUMDes tersebut akan diberikan fasilitas menuju BUMDes digital dan fasilitas kerjasama dengan market place dan offtaker seperti pelatihan produksi penyesuaian dengan pasar dan beberapa fasilitas lainnya.

“Pada hakikatnya, kita ingin membawa BUMDes ini menuju BUMDes digital, jadi target jangka panjangnya kesana,” pungkas mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur itu.