Kebijakan Pemerintah dan Potensi Kerusuhan Sosial

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI)

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 terdapat 1.546.208 pekerja yang terkena PHK dan dirumahkan, jumlah tersebut berasal dari sektor formal dan dari 84.926 perusahaan. Sedangkan dari sektor informal, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 538.385 pekerja terkena PHK dari 31.444 perusahaan. Total keseluruhan korban PHK akibat Covid-19 jumlahnya mencapai 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan. Angka tersebut kemungkinan besar akan terus bertambah dan semakin parah seiring angka pasien positif Covid-19 yang juga terus bertambah.

Terlebih, ada prediksi yang menyebutkan bahwa penyebaran Covid-19 akan terus berlanjut hingga bulan Juli. Namun terlepas akurat atau tidaknya prediksi tersebut, yang pasti kita harus tetap waspada dan terus menerus mengevaluasi setiap tindakan pencegahan yang dilakukan baik dari kebijakan pemerintah maupun solidaritas masyarakat dan harus selalu siap dengan berbagai kondisi yang akan dihadapi dikemudian hari.

Jumlah korban PHK di atas tentu belum bisa dikatakan mampu menangkap secara utuh kondisi yang sbenarnya, saya kira masih banyak kasus-kasus yang tidak tercatat oleh Kementerian Ketenagakerjaan utamanya jika melihat kondisi sektor informal maka angkanya bisa lebih fantastis lagi. Karena jika dilihat data pekerja informal di Indonesia jumlahnya memang sangat tinggi, yaitu mencapai 71 juta jiwa. Kalau kita gunakan asumsi yang paling optimis yaitu 20% pekerja informal berhenti bekerja maka setidaknya ada sekitar 14 juta orang yang menjadi pengangguran baru.

Potensi Terjadinya Kelaparan

Mari menengok sejarah, di setiap terjadi wabah penyakit maka berikutnya pasti diiringi dengan bencana kelaparan yang terjadi di mana-mana. Logikanya sederhana saja, wabah penyakit membuat banyak orang harus di karantina, sehingga sawah, ladang, kebun, peternakan, beragam industri makanan tutup atau setidaknya mengurangi produksi. Di sisi lain, terjadi kenaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar, serta terjadi PHK dalam jumlah besar-besaran baik sektor formal maupun informal yang membuat daya beli rakyat untuk memenuhi kebutuhan pokok menjadi sangat lemah.

Kalaupun pemerintah sanggup menjaga stok beras dan kebutuhan pokok lainnya dengan impor maupun beragam cara lainnya, namun demikian, dengan ketiadaan pekerjaan dan pendapatan maka belum tentu juga masyarakat akan mampu membeli beras dan kebutuhan pokok yang sudah disiapkan.

Meredam Konflik Sosial

Jika situasi hari ini semakin memburuk dalam 2 atau 3 bulan ke depan, maka kondisi rakyat ibarat seperti rumput kering yang mudah terbakar bahkan oleh isu yang sangat remeh sekalipun. Sesepele apapun penyebabnya bisa menimbulkan ledakan yang mungkin tidak sanggup kita prediksi besarnya.

Potensi konflik sosial dan kriminalitas dalam beragam bentuknya kemungkinan besar juga bisa terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kenapa demikian? Karena beberapa bulan ke depan ketakutan akan wabah penyakit, keputusasaan akibat kehilangan pekerjaan dan pendapatan, semua itu bercampur menjadi satu dalam tubuh yang juga sedang kelaparan. Hal itu bisa menjadi energi kemarahan yang luar biasa jika tidak segera diatasi.

Melihat rumit dan besarnya masalah yang dihadapi bangsa ini, maka menurut saya, lebih baik saat ini pemerintah dari mulai Menteri dan Kepala Daerah Fokus bekerja untuk mencegah penyebaran virus, mengurangi pengangguran, dan menyiapkan ketersediaan bahan pokok. Menteri dan Kepala Daerah yang punya ambisi jadi Capres 2024 sebaiknya meredam dulu ambisinya, agar rakyat dan negara selamat.

Fokus menangani penyebaran Covid-19 dan jangan menjadi penyebar isu tidak penting bisa saja menyakiti hati rakyat. Jika ada mafia segera laporkan pada Presiden, Polisi, Kejaksaan atau KPK, kalau ada dominasi impor yang tidak adil bawa ke KPPU, semua mekanisme saat ini sudah ada tinggal kita memanfaatkannya secera efektif.