Indeks Demokrasi ASEAN: 5 Demokrasi Cacat, 4 Rezim Otoriter

Berita Baru, Internasional – Laporan Indeks Demokrasi tahun 2021 yang dirilis secara resmi oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada 10 Februari 2022 lalu merupakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 167 negara dan kawasan yang merdeka di dunia.

Terdapat Sembilan dari sepuluh negara di Kawasan ASEAN yang masuk dalam wilayah penelitian tersebut, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar dan Myanmar. Adapun satu negara lainnya Brunei Darussalam tidak termasuk dalam laporan tersebut.

Berdasarkan Indeks Demokrasi, EIU mengklasifikasi negara dalam empat jenis yaitu Demokrasi Penuh dengan skor di atas 8, Demokrasi Cacat dengan skor di atas 6 tetapi masih dibawah atau sama dengan 8, Rezim Hibrida dengan skor lebih dari 4 tapi masih lebih kecil atau sama dengan 6, dan Rezim Otoriter dengan skor di bawah atau sama dengan 4.

Di ASEAN, Sembilan negara yang masuk dalam penilaian indeks demokrasi tersebut hanya masuk dalam dua klasifikasi yaitu Demokrasi Cacat dan Rezim Otoriter.

Terdapat lima negara dengan klasifikasi Demokrasi Cacat yaitu Malaysia (7,24), Timor-Leste (7,06), Indonesia (6,71), Singapura (6,23), dan Thailand (6,04.

Sedangkan empat negara lainnya masuk dalam kategori Rezim Otoritas, yaitu meliputi Vietnam (2,94), Kamboja (2,90), Laos (1,77), dan Myanmar (1,02).

Pada bagian metodologi, EIU juga menjelaskan definisi operasional tentang klasifikasi negara dengan Demokrasi Cacat dan Rezim Otoriter.

Demokrasi Cacat adalah prediket bagi negara yang telah menjalankan sistem pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, serta telah menghormati kebebasan sipil dasar, tetapi di sisi lain masih terdapat beberapa masalah seperti pelanggaran kebebasan media. Selain itu, negara ini juga dinilai masih memiliki kelemahan signifikan dalam aspek demokrasi lainnya, termasuk masalah pemerintahan, budaya politik yang kurang berkembang, dan tingkat partisipasi politik yang rendah.

Rezim Otoriter adalah penyebutan bagi negara-negara yang tidak memiliki pluralisme politik, atau kalaupun ada masih sangat dibatasi. Banyak negara dalam kategori ini benar-benar diktator. Beberapa lembaga formal demokrasi mungkin ada, tetapi tidak berfungsi. Pemilu, jika memang terjadi, tidak bebas dan adil.

Selain itu, negara dengan Rezim Otoriter juga melakukan pengabaian terhadap pelanggaran kebebasan sipil. Media biasanya dimiliki atau dikendalikan oleh kelompok-kelompok yang terkait dengan rezim yang berkuasa. Ada represi kritik terhadap pemerintah dan sensor meresap. Tidak ada peradilan yang independen.