Rajut Harmoni Agama dan Kekuasaan, MUI Gresik Gelar Halaqoh Ulama dan Umara

Berita Baru, Gresik – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cabang Gresik menggelar Halaqoh Ulama dan Umara di Masjid Agung Gresik, Sabtu (8/1). Acara bertema ‘Komitmen Ulama dan Mewujudkan Gresik Baru yang Bermartabat’ itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum MUI Pusat, KH Miftahul Akhyar. 

Dalam tausiah ilmiyahnya, KH Miftahul Akhyar secara terang memberikan pemahaman tentang agama dan kekuasaan harus terjalin beriringan. Contoh sejarah, Wali Songo dengan Kerajaan Demak. Keduanya dianggap saling membutuhkan dan saling memberi komitmen. 

“Agama dan kekuasaan harus bersama-sama. Tentu harus ada relasi antara pemerintah dan ulama. Kalau pemerintah baik maka masyarakat akan baik,” katanya. 

Ulama sekaligus Rois Aam Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) itu mengistilahkan, agama adalah dasar dan kekuasaan adalah penjaganya. Keduanya harus beriringan sesuai peran masing-masing.

“Seperti sebuah bangunan tanpa penjaga maka akan hancur. Begitu juga kekuasaan tanpa ada agamanya maka akan roboh. Kebersamaan ini akan otomatis terjalin,” beber Kiai Miftah.

Dalam acara itu, dialog Halaqoh dan Umara dipandu langsung oleh Dr Abdul Chalik. Dialog ini diharapkan memberi prespektif baru terkait sinergitas antara pemerintah dan umara. 

Sementara beberapa narasumber berkompeten dihadikan dalam dialog tersebut. Antara lain, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Ketua DPRD Abdul Qodir, Ketua I PCNU Gresik Syaifuddin dan Ketua PD Muhammadiyah Gresik Taufiqullah. 

Seperti yang disampaikan Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, peran ulama di kala krisis pandemi covid sangat membantu. Ulama memberikan pengarahan dalam bentuk fatwa yang dianut oleh umat. 

“Kondisi sosial di tengah krisis pandemi, masyarakat mengalami keadaan cukup berat, dalam segi sosial maupun lain. Baik batiniah memberikan dampak,” bebernya. 

Kendati demikian, bupati menuturkan, meski dalam kondisi berat, hukum dan politik masih stabil. Hal ini perlunya sinergitas antara pemerintah dan ulama dalam menjalani visi bersam. 

“Ini yang menjadi visi bersama, bisa menimbulkan stabilan di tengah pandemi covid-19. Sinergi ini yang benar-benar terjalin,” paparnya. 

Disisi lain, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir merasa senang, ketika ada kabar jika MUI tidak lagi menjadi satu-satunya lembaga yang melebili halal dan haram. Menurutnya, ulama tidak perlu ada job disknya. Karena ulama akan menjadi panduan kehidupan. 

“Saya tidak seberapa berani mensajajarkan anatara pemerintah dan ulama. Karena mestinya, umara lah yang hatis konsultasi kepada ulama terkait kinerja pemerintahan,” tukasnya. 

“Ulama menjadi tempat konsultasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Vaksinasi yang dilakukan tercapai di Indonesia tidak mungkin, kalau tidak diawali oleh para kiyai,” pungkasnya.