Tempati Rangking 96 IPK, Pemerintah: Fokus Pada Skor, Bukan Peringkat

Berita Baru, Jakarta – Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia pada tahun 2021 berada di angka 38, naik satu digit dari tahun 2020. Dan rangking global naik 6 peringkat dari 102 ke 96.

Budi Kuncoro, Staf Khusus Menko Polhukam RI, menegaskan bahwa pemerintah menekankan fokusnya lebih pada skor bukan pada peringkat. Jadi yang diperbaiki adalah skor dan upaya-upaya lainnya.

“Meskipun kita mengalami kenaikan dari 37 ke 38, kita masih lumayan jauh di bawah rata-rata global sehingga kita harus tetap berusaha keras supaya bisa meningkatkan skornya dari dari tahun ke tahun,” kata Budi Kuncoro, mewakili Menkopolhukam dalam peluncuran CPI 2021, Selasa (25/1).

Dari sudut pandang global, menurutnya, pandemi memerlukan kebijakan khusus dan percepatan penanganan, juga menimbulkan potensi masalah korupsi dan kemerosotan demokrasi.

“Pemerintah memiliki komitmen untuk melakukan pencegahan dan penanganan korupsi dengan kebijakan strategis nasional pencegahan korupsi,” terang Budi Kuncoro.

Menurutnya, langkah tersebut berfungsi sebagai acuan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan aksi pencegahan korupsi di Indonesia.

Selain itu ia juga menegaskan, pemerintah terus akan mengembangkan sistem anti korupsi dalam pelayanan publik melalui penilaian wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani.

“Juga dikembangkan wistleblower system untuk mendeteksi sejak dari perilaku koruptif serta mengambil langkah penindakan tegas,” ujarnya.

Menurut Budi Kuncoro, pemerintah juga secara intensif akan berupaya mengembangkan kerja-kerja kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil dalam pencegahan korupsi.

“Dengan niat baik dan tekad yang kuat semua komponen bangsa harus bersama-sama bergandengan tangan bahu membahu untuk memberantas korupsi di Indonesia,” tuturnya.

“Pemerintah mengapresiasi Transparansi Internasional yang telah meluncurkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) 2021,” tukasnya.

Sebelumnya, dalam peluncuran IPK/CPI, Deputi Sekjen Transparency International (TI) Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko menuturkan bahwa sekitar dua dekade Indonesia mengalami fluktuasi atau dinamika.

“Baik naik, turun dan stagnan. Seperti diketahui pada tahun 2020 lalu Indonesia sempat drop dari angka 40 di tahun 2019, menjadi 37 di tahun 2020,” katanya.

“Tetapi kalau kita menghitung lagi dalam regresi liniernya itu terdapat satu improvement, sekira 0,9 kenaikan setiap tahunnya,” ujar Wawan