Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

Suharso Sebut Penghitungan Stunting di Sejumlah Daerah Misleading
Menteri/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Jakarta, Kamis (6/4). (Foto: Tangkap Layar)

Suharso Sebut Penghitungan Stunting di Sejumlah Daerah Misleading



Berita Baru, Jakarta – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan nahw penghitungan stunting di sejumlah daerah misleading (menyesatkan).

“Saya berharap di dalam menghadapi dan mengurangi stunting ini jangan bicara soal angka saja, karena saya beberapa kali di beberapa daerah menemukan cara menghitung stuntingnya itu misleading. Jadi ngapusi aja itu adanya, tidak bisa lagi seperti ini,” kata Suharso pada Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2023, Kamis (6/4).

Menurutnya, cara menghitung angka stunting di tanah air cukup aneh, karena seringkali berpandangan anak pengidap stunting yang telah berumur lebih dari lima tahun masih dimasukkan kategori di dalam numerik. 

“Lalu masuk lagi populasi bayi yang baru, setelah itu baru dihitung berapa yang stunting dari populasi itu. Saya kira banyak hal yang perlu diluruskan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, dia menyampaikan tantangan di sektor kesehatan Indonesia karena masih terdapat kasus-kasus baru, yakni Neglected Tropical Diseases (NTD). 

Jenis NTD di antaranya adalah kusta dengan 12.095 kasus baru per tahun atau nomor ke-3 terbanyak di dunia, tuberkulosis 969 ribu kasus baru per tahun atau nomor ke-2 di dunia, serta malaria dengan 415.140 kasus baru per tahun.

“Untuk gizi dan penyakit tidak menular, yakni prevalensi stunting (21,6 persen), juga perlu kerja keras untuk mencapai RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional), perlu turun 3,8 persen per tahun,” tuturnya.

“Kondisi ini kiranya menjadi perhatian sebagai input dalam menentukan arah kebijakan dan strategi di bidang kesehatan pada setiap level pemerintahan dalam meningkatkan layanan kualitas kesehatan tahun 2024,” ungkap Suharso.