Realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional Capai 172,35 Triliun

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa realisasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga tanggal 11 Mei 2021 mencapai Rp172,35 triliun.

“Dilaporkan terkait dengan realisasi pemulihan ekonomi, melihat bahwa realisasi dana pemulihan ekonomi ini sudah direalisasi sampai 11 Mei itu Rp172,35 triliun atau 24 persen dari pagu,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Penanganan Pandemi COVID-19, Senin (17/05).

Selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Airlangga memapaparkan realisasi tersebut meliputi Program Kesehatan sebesar Rp24,9 triliun atau 14,2 persen dari pagu.

“Program Prioritas mencapai Rp21,8 triliun atau Rp17,6 persen dari pagu. Sedangkan Realisasi Program Dukungan UMKM dan Korporasi mencapai Rp42,03 triliun atau 21,7 persen dari pagu,” terangnya.

Lebih lanjut Airlangga juga menuturkan, untuk realisasi Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) adalah sebesar Rp56,79 triliun atau 37,8 persen dari pagu Rp150,28 triliun.

“Dengan rincian realisasi Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 48,19 persen, Kartu Sembako mencapai 38,20 persen, Bantuan Sosial Tunai sebesar 98,39 persen, serta BLT Desa sebesar 17,41 persen,” ujar Airlangga.

Selain itu, Airlangga juga menuturkan mengenai perbaikan pertumbuhan ekonomi di sejumlah Provinsi. Menurutnya secara spasial ekonomi di sejumlah daerah sudah mengalami pembaikan. Bahkan sepuluh daerah telah mencatatkan pertumbuhan positif.

“Sepuluh daerah yang sudah tumbuh positif adalah Riau 0,41 persen, Papua 14,28 persen, Sulawesi Tengah 6,26 persen, Jogja 6,14 persen, Sulut 1,87 persen, Sultra 0,06 persen, NTT 0,12 persen, Papua Barat 1,47 persen, Babel 0,97 persen, dan Maluku Utara 13,45 persen,” papar Airlangga.

Airlangga menjelaskan bahwa pertumbuhan itu didorong oleh sejumlah sektor yang secara spasial tumbuh tumbuh positif di sebagian besar provinsi, di antaranya sektor pertanian; pengadaan listrik; pengadaan air; informasi dan komunikasi; jasa keuangan; dan jasa kesehatan.

Adanya kebijakan peniadaan mudik, lanjut Airlangga, juga telah mendorong peningkatan belanja di wilayah aglomerasi.

“Juga dilaporkan oleh Bank Indonesia bahwa peredaran uang BI sebesar Rp154,5 triliun atau meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 41,5 persen. Khusus Jabodetabek, BI mencatat penarikan dana tunai naik 61 persen atau Rp34,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan nasional,” tukasnya. (MKR)