Peringati Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Dorong Penguatan Demokrasi dan Perlindungan HAM

Berita Baru, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menggelar peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2024 dengan tema “25 Tahun Undang-Undang HAM: Memperkuat Demokrasi dan HAM Menuju Indonesia Emas”. Acara puncak yang berlangsung di Kantor Komnas HAM RI ini dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Ossy Dermawan.

Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, menyatakan bahwa peringatan ini bertujuan mengingatkan pemerintah dan masyarakat akan pentingnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. “Kami berharap peringatan ini menjadi titik balik bagi semua pihak untuk lebih serius dalam memperkuat pelindungan HAM, baik melalui kebijakan, program pembangunan, maupun regulasi. Kami juga mengajak semua elemen masyarakat untuk berkontribusi dalam menciptakan Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan,” tegas Atnike dalam pidatonya.

Selama sepekan, mulai 3 hingga 10 Desember 2024, Komnas HAM menggelar Human Rights Week 2024 dengan berbagai kegiatan diskusi, pameran, dan refleksi publik. Beberapa topik diskusi yang menarik perhatian adalah “Dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) terhadap Hak Asasi Manusia”, “Peta Jalan Penyelesaian Konflik Agraria Berbasis HAM”, dan “Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Hak Atas Pekerjaan yang Layak”. Selain itu, kegiatan Learning Exchange bersama TNI dan Armed Forces of the Philippines turut memperkaya perspektif perlindungan HAM lintas negara.

Komnas HAM mencatat bahwa hingga November 2024, pihaknya telah menerima 4.316 pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang terdiri dari 2.303 kasus. Beberapa isu krusial yang disoroti adalah kekerasan di Papua, keterbatasan akses perlindungan HAM di wilayah terpencil, serta kebijakan negara yang dinilai berpotensi melanggar HAM.

“Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan dalam penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan HAM. Terlihat dari tingginya pengaduan dugaan pelanggaran HAM, konflik agraria, serta kasus kekerasan di Papua yang masih terus terjadi,” ungkap Atnike.

Namun, di tengah tantangan tersebut, Komnas HAM juga mengapresiasi beberapa langkah positif pemerintah. Beberapa kebijakan yang dipuji, antara lain pencatatan Serikat Pekerja Pengendara Daring di Kementerian Ketenagakerjaan, pembatalan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), penegakan hukum terhadap mafia tanah di Dago Elos, serta pelindungan saksi dan korban di wilayah konflik Papua.

Atnike menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan. Hak ekonomi, sosial, budaya, serta hak sipil dan politik, semuanya harus dijamin pemenuhannya tanpa terkecuali. Ia juga menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, menjamin pelayanan kesehatan dan pendidikan yang inklusif, serta memajukan keadilan gender dan hak kelompok minoritas.

“Selain itu, kita perlu membela demokrasi, kebebasan berekspresi, dan hak-hak pekerja, serta mempromosikan hak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan lestari,” ujar Atnike. Ia juga menekankan bahwa pembela HAM yang bekerja di lapangan harus mendapat perlindungan dari segala bentuk ancaman dan kekerasan.

Peringatan tahun ini sekaligus menjadi refleksi 25 tahun perjalanan Undang-Undang Hak Asasi Manusia di Indonesia. Atnike mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momen ini sebagai kesempatan memperkuat upaya perlindungan HAM ke depan.

“Semoga peringatan Hari HAM tahun ini menjadi momen refleksi bagi kita semua. Bersama, mari kita wujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia,” pungkasnya. Acara ini ditutup dengan seruan bersama dari Komnas HAM, tokoh masyarakat, dan duta besar negara sahabat untuk memperkuat komitmen dalam memperjuangkan hak asasi manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.