Pemerintah Belum Bahas Kenaikan Harga Pertalite

Berita Baru, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengatakan hingga saat ini belum membahas kenaikan harga BBM bersubsidi, Pertalite.

“Belum ada, masih melihat perkembangan,” kata Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Jum’at (13/5) kemarin.

Saat ditanya perihal kapan Pemerintah akan mengadakan pertemuan untuk membahas penyesuaian harga Pertalite. Arifin belum bisa bicara banyak karena belum ada arahan khusus di Pemerintah.

“Kami masih lihat perkembangan. Kalau masih bisa ditahan, ya ditahan harganya,” sambung Arifin.

Adapun soal penambahan kuota BBM Pertalite pada tahun ini, Arifin mengatakan perhitungan penambahan kuota merupakan ranah PT Pertamina.

“Kalau kurang ya ditambah. Kayak misalnya kemarin itu lebaran naik 41%. Itu dihitung semua, nanti kelihatan berapa penambahannya,” ujarnya.

Kementerian ESDM mengusulkan tambahan kuota Pertalite sebesar 5,45 juta kiloliter (kl) dari kuota awal 23,05 juta kiloliter. Ini akan membuat total kuota subsidi menjadi 28,5 juta kl.

Sebelumnya diberitakan, rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi seperti BBM Pertalite dan Solar, hingga LPG 3 kilogram (kg) masih dalam tahap evaluasi oleh Kementerian ESDM pasca mereka melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR beberapa waktu lalu.

“Masih tahap untuk evaluasi di Kementerian ESDM. Mereka masih belum memberikan gambaran lebih lanjut kepada kami,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eddy Soeparno kepada kepada media, Rabu (27/4), siang.

Usai melakukan RDP dengan Kementerian ESDM, Komisi VII meminta agar kebijakan kenaikan harga komoditas energi bersubsidi dibahas lebih lanjut di lingkup antar kementerian.

Eddy menjelaskan, dalam kebijakan penentuan nominal kenaikan harga, Kementerian ESDM perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Karena uangnya di Kemenkeu. Tapi kemudian Kementerian ESDM yang perlu menetapkan berapa nilai penyesuaian harga dan kapan akan dilaksanakan. Trigger-nya itu dari Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM,” tandasnya.