PBB: Semua Pihak yang Terlibat dalam Peperangan Tigray Melakukan Kejahatan Perang

Berita Baru, Internasional – Semua pihak yang terlibat dalam peperangan di wilayah utara Tigray, Ethiopia, melakukan pelanggaran yang merupakan kejahatan perang, menurut penyelidikan bersama oleh PBB dan Ethiopia.

Laporan tersebut, yang diterbitkan pada hari Rabu (3/11), menuduh semua pihak melakukan penyiksaan dan pembunuhan terhadap warga sipil, melakukan pemerkosaan beramai-ramai dan melakukan penangkapan atas dasar etnis.

Dokumen tersebut, seperti dilansir dari The Guardian, dirilis sehari setelah Ethiopia mengumumkan keadaan darurat. Pada hari Senin (1/11) pasukan Tigrayan mengatakan bahwa mereka mungkin berbaris di ibu kota untuk menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Abiy Ahmed.

Investigasi dilakukan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dan Komisi Hak Asasi Manusia Ethiopia yang ditunjuk negara.

Peperangan yang dimaksud mencakup bulan November hingga Juni dalam konflik yang diperjuangkan oleh pasukan Tigrayan melawan militer Ethiopia dan sekutunya – pasukan dari wilayah Amhara dan tentara dari negara tetangga Eritrea.

“Kami memiliki alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa selama periode ini, semua pihak dalam konflik Tigray telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia internasional, hukum kemanusiaan dan pengungsi. Beberapa di antaranya mungkin merupakan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan,” kata Michelle Bachelet, komisaris tinggi PBB untuk hak asasi manusia.

Dokumenitu tidak menentukan proporsi pelanggaran oleh masing-masing pihak dan penyelidik tidak dapat membuat daftar lengkap.

Bachelet mengatakan sebagian besar pelanggaran dalam periode yang dicakup oleh laporan itu dilakukan oleh pasukan Ethiopia dan Eritrea, tetapi sejak itu terjadi peningkatan laporan pelanggaran oleh pasukan Tigrayan serta oleh orang Etiopia dan Eritrea.

“Pasukan Eritrea adalah pihak utama yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia,” katanya.

Tidak jelas apakah temuan laporan tersebut dapat menjadi dasar untuk tindakan hukum atau tidak. Ethiopia dan Eritrea bukan anggota pengadilan pidana internasional, sehingga tidak memiliki yurisdiksi.

Laporan tersebut mengacu pada 269 wawancara, banyak yang berisi rincian grafis pemerkosaan dan mutilasi oleh tentara Eritrea di pangkalan militer.

Abiy mengatakan dia menerima laporan itu meskipun ada beberapa “pensyaratan serius” dan mengatakan dokumen tidak menuduh pemerintah melakukan genosida atau menggunakan makanan sebagai media kejahatan. Dia juga mengatakan satuan tugas sipil-militer akan dibentuk untuk menyelidiki semua tuduhan dalam laporan tersebut.

Menteri luar negeri Eritrea, Osman Saleh, menolak berkomentar. Juru bicara Front Pembebasan Rakyat Tigray (TPLF) Getachew Reda dan juru bicara regional Amhara Gizachew Muluneh tidak dapat dihubungi untuk dimintai keterangan.

Sementara Eritrea menolak untuk terlibat dengan penyelidik, kata laporan itu, tetapi sebelumnya telah membantah bahwa pasukannya melakukan pemerkosaan, meskipun ada dokumentasi yang jelas, termasuk oleh Reuters. Ethiopia mengatakan beberapa tentara diadili karena pemerkosaan dan pembunuhan. Amhara membantah dengan tegas telah melakukan pelanggaran.

Sebelumnya, Getachew dari TPLF membantah bahwa pasukan Tigrayan melakukan pelanggaran tetapi mengatakan beberapa kelompok Tigrayan mungkin melakukannya.

Laporan itu mengatakan tentara Eritrea telah membunuh sekitar 100 warga sipil di kota Axum, tentara Ethiopia telah menyeret sekitar 70 orang dari rumah mereka dan membunuh mereka di tiga desa di Tigray selatan, dan bahwa pasukan Tigray telah membunuh sekitar 200 warga sipil Amhara di kota itu. Mai Kadra, kejahatan yang diikuti dengan pembunuhan balas dendam terhadap orang Tigrayan oleh Amhara.