Beritabaru.co Dapatkan aplikasi di Play Store

 Berita

 Network

 Partner

OJK akan Bahas Tambahan Kredit Modal Kerja dalam Rapat Dewan Komisioner
Foto: Beritasatu

OJK akan Bahas Tambahan Kredit Modal Kerja dalam Rapat Dewan Komisioner



Berita Baru, Jakarta — Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo saat ini tengah menyiapkan beberapa strategi OJK yang bakal jadi pembahasan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK), Rabu (23/9).

Diketahui, beberapa kebijakan penting yang akan dibahas adalah rencana perpanjangan relaksasi restrukturisasi NPL (rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan) bank dan stimulus untuk tambahan modal kerja bagi debitur yang berkomitmen.

“Kami akan bicara dengan bank untuk memperhatikan aspek moral hazard. Karena itu akan dipersiapkan cara memonitor perpanjangan kredit ke debitur yang mau dan mampu kembali mengerakkan usahanya,” terang Anto saat webinar di Jakarta, Selasa (22/9).

Kata Anto, stimulus pemerintah yang disiapkan merupakan lanjutan untuk mendorong penyaluran tambahan kredit, terutama bagi segmen UMKM sebagai modal kerja baru.

Selain itu, lanjut Anto, pinjaman juga ditujukan bagi segmen korporasi. “Skemanya penjaminan pemerintah,” tambhanya.

Sementara dalam meningkatkan permintaan kredit dari sisi debitur, OJK menyiapkan dukungan relaksasi untuk usaha yang memiliki miltiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi. “Khususnya bagi usaha padat karya,” tutur Anto.

Kebijakan lain juga disiapkan, yakni mempercepat digitalisasi perbankan, dengan tujuan agar bank perlu segera beradaptasi di era new normal ini.

“Bank perlu segera mengintegrasikan IT demi menyediakan layanan keuangan yang kompetitif.”

Sementara Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir menerangkan pentingnya mengembangkan segmen UMKM dan korporasi secara simultan.

Menurut Iskandar, peran segmen korporasi sangat signifikan dalam mendukung UMKM sebagai penyerap produk dan penyedia bahan baku.

Bahkan, lanjutnya, harus diberikan insentif agar UMKM dan korporasi bergerak cepat karena keduanya harus simultan. Potensi ekonomi daerah juga harus dikembangkan khususnya di 9 Provinsi yang terdampak paling parah.

Lebih jauh, dia juga mengingatkan, pemerintah sudah menyiapkan program khususnya UMKM. Segmen ini penting sebagai bumper khususnya dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Sektor pertanian bisa menjadi tumpuan untuk menjadi pemulihan ekonomi nasional,” tutup Iskandar.