Muhadjir Effendy: Banjir Kalsel Akibat Eksploitasi Alam

Berita Baru, Jakarta — Meski menyebut peran La Nina, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengakui bahwa eksploitasi alam juga menjadi salah satu penyebab banjir besar di Kalimantan Selatan.

“Menko PMK tak memungkiri bahwa eksploitasi alam menjadi salah satu penyebab banjir besar di Kalsel. Pengelolaan alam yang salah dan sembrono, kata dia, menyebabkan timbulnya malapetaka bencana alam,” kata Menko PMK, dalam siaran persnya Kemenko PMK, Kamis (21/1).

Hal itu disampaikan Muhadjir ketika dirinya menyambangi posko pengungsian banjir di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

Oleh sebab itu, dalam siaran pers tersebut, dia juga meminta kepada seluruh pihak, baik masyarakat umum, pengusaha, dan pemerintah daerah agar lebih mencintai alam dan memanfaatkan alam dengan bijaksana.

“Jangan sampai ada yang mengambil keuntungan terlalu besar (dari lingkungan), sementara sebagian yang lain menanggung risiko terlalu besar,” tutur Muhadjir.

Selain itu, Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga mengimbau seluruh pihak tak hanya menghitung risiko dan keuntungan jangka pendek.

“Marilah kita memanfaatkan alam ini dengan cara-cara yang bijak, yang arif, dengan penuh perhitungan manfaat dan risikonya. Jangan sampai ternyata manfaat itu lebih kecil dibanding risikonya,” tambah Muhadjir.

Selain mengenai eksploitasi alam, Muhadjir berkata bahwa banjir besar di Kalsel juga merupakan dampak dari fenomena alam La Nina.

“Seingat saya Kalimantan Selatan adalah termasuk wilayah yang tidak dikira akan menghadapi dampak badai La Nina ini,” ujarnya.

Lepas dari itu semua, kata Muhadjir, bencana banjir ini merupakan pertanda yang menunjukkan bahwa “ketahanan lingkungan di Kalimantan Selatan masih lemah”.

Lanjut dia, apabila ketahanan lingkungan sudah kuat, fenomena La Nina tidak akan menyebabkan bencana yang besar.

Dia juga meminta agar warga Kalsel dan para penentu kebijakan untuk “betul-betul mengoreksi hal mendasar terhadap masalah penataan lingkungan, termasuk tata guna tanah”.

Sebelum itu, sejumlah aktivis lingkungan mengatakan bahwa banjir di Kalsel terkait konsesi perkebunan dan tambang. Sedangkan, pihak pemerintah mengklaim pada era Jokowi tidak pernah ada pelepasan lahan untuk konsesi dan menyebut banjir akibat anomali cuaca.