Meski Akan Merespon Setiap Intimidasi, China Berharap Perdangan Fase 1 Dengan AS Tetap Berlanjut

Berita Baru, Internasional – Pada hari Kamis (6/7), China mengatakan bahwa pihaknya akan tetap berpegang pada kesepakatan perdagangan Fase 1 yang dicapai dengan Amerika Serikat (AS) awal tahun ini. Tetapi mereka memperingatkan bahwa pihaknya akan menanggapi taktik ‘intimidasi’ dari AS akibat hubungan yang terus memburuk, menurut Reuters.

Hal itu disampaikan oleh Juru bicara kementerian luar negeri Hua Chunying kepada wartawan pada saat jumpa pers harian.

Sebagai bagian dari kesepakatan perdagangan Fase 1, China berjanji untuk meningkatkan pembelian hasil pertanian AS dan barang-barang manufaktur, energi dan jasa sebesar US$200 miliar selama dua tahun.

Namun Presiden Trump mengatakan melihat bagaimana penanganan pandemi virus korona oleh China telah mengubah pandangannya tentang kesepakatan Fase 1.

Sebelumnya, Rabu (15/7), Presiden Trump sama sekali tidak tertarik untuk berbicara dengan China apalagi melakukan perundingan perdagangan Fase 2 dengan China karena China tidak mau bertanggung jawab atas penyebaran virus korona, menurut Channel News Asia.

Kemudian, saat Hua Chunying ditanya apakah sanksi yang diberlakukan oleh Washington baru-baru ini akan berdampak pada kesepakatan perdagangan Fase 1, ia menjawab China berharap kesepakatan itu masih dapat dilaksanakan.

“Kami selalu menerapkan komitmen kami, tetapi kami tahu bahwa beberapa orang di AS menindas China. Sebagai negara berdaulat yang independen, China harus merespons praktik intimidasi oleh pihak AS; kita harus mengatakan tidak, kita harus membuat respons dan mengambil langkah reaktif untuk itu.” Kata Hua Chunying, dilansir dari Reuters.

“Jika AS berpikir bahwa semua yang dilakukan China adalah ancaman, maka itu akan menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya.” Imbuhnya.

Dalam jumpa pers itu, ia juga mengundang Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo untuk datang ke China dan mengunjungi wilayah Xinjiang Barat.

Undangan itu bertujuan untuk melihat bahwa tidak ada pelanggaran hak asasi manusia di sana, setelah Washington memberikan sanksi kepada China atas pembantaian kaum minoritas muslim Uighur yang tinggal di sana.

Hua Chunying juga menyebut tuduhan Washington atas kejahatan HAM terhadap minoritas Muslim Uighur sebagai “kebohongan terbesar abad ini.”

“Kami menyambutnya (Pompeo) untuk melakukan perjalanan ke negara kami dan melihat apa pandangan orang Xinjiang tentang dirinya. Saya bisa memperkenalkannya kepada beberapa teman Uighur,” tegas Hua Chunying.

Dalam dasawarsa ini, hubungan antara Beijing dan Washington bisa dikatakan sangat renggang dan saling bertentangan.

Beberapa masalah yang membuat kedua negara besar itu memanas antara lain: penanganan China terkait wabah virus korona, undang-undang keamanan nasional Hong Kong, perang dagang jaringan 5G, sengketa Laut China Selatan, hingga tuduhan pelanggaran HAM di Xinjiang.

Selasa (14/7), Washington menghapus penetapan status khusus untuk Hong Kong dan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat dan perusahaan China atas Hong Kong dan Xinjiang.

Terkait langkah itu, Beijing mengutuk tindakan itu dan bersumpah untuk membalas.

Bahkan, menurut The New York Times, Washington sedang mempertimbangkan larangan bepergian terhadap semua anggota Partai Komunis China, sebuah langkah yang dinilai akan semakin memperburuk hubungan kedua negara yang semakin konfrontatif.

Mengomentari hal itu, Hua Chunying mengatakan kepada wartawan bahwa jika benar Washington mempertimbangkan larangan seperti itu, maka itu akan “menyedihkan.”