Mahfud MD Sebut Sistem Demokrasi Pancasila Masih yang Terbaik

Berita Baru, Jakarta – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa dalam perjalanannya demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia hubungannya sedang tidak baik-baik saja. 

Menurut Mahfud, demokrasi tidak selalu mendukung lahirnya tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Bahkan sejak Indonesia didirikan hingga lahir demokrasi pancasila.

Namun demikian, Mahfud menegaskan bahwa sistem demokrasi pancasila masih yang terbaik, dengan beragam persoalan dan kekurangannya yang bisa di perbaiki pelan-pelan. Mulai dari masalah hukum, politik, hingga persoalan korupsi.

“Jadi kita jangan berpikir menggunakan sistem lain, karena sistem demokrasi Pancasila ini sudah menjadi yang terbaik. Sementara untuk kekurangan-kekurangan dan adanya jebakan konfigurasi, bisa kita perbaiki pelan-pelan,” kata Mahfud saat memberikan Pidato Kebangsaan secara daring dalam acara Dies Natalis ke-25 Universitas Paramadina, di Jakarta, Selasa (10/1). 

Mahfud MD menilai, selain adanya masalah-masalah tersebut terdapat juga kemajuan demokrasi sesudah era reformasi. “Pertama, kita bisa memilih pemimpin sendiri, Gubernur, Presiden, Bupati, sekarang kita bisa memilih. Beda dengan jaman sebelumnya ketika sudah ada calon presiden sebelum Pemilu,” katanya.

“Sekarang, orang mencalonkan diri sendiri boleh, lewat partai boleh, mencalonkan orang lain boleh, tidak ada yang menghalangi, dan ini suatu kemajuan. Pemimpin langsung dipilih oleh rakyat dan tidak ada screening sebelumnya,” sambungnya.

Bagi Mahfud itu suatu kemajuan dari demokrasi dan proses pemilunya selalu berhasil. Bahkan kesaksian dunia internasional, katanya, juga mengakui bahwa demokrasi di Indonesia yang terbesar dan paling berhasil membangun demokrasi secara lebih baik dibanding negara-negara lain.

“Memang ada keributan, tetapi bisa diselesaikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga menyampaikan bahwa karena demokrasi mobilitas sosial menjadi naik secara vertikal. Banyak orang menjadi lebih maju, dari sebelumnya mengalami diskrimasi oleh kebijakan.

“Sekarang boleh bersaing, sehingga banyak orang termasuk kaum marjinal, sekarang naik. Hal itu semua adalah bagian dari kemajuan demokrasi,” kata Mahfud.