Mahasiswa dan Pemuda Aceh Tolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Berita Baru, Banda Aceh – Mahasiswa dan Pemuda Aceh melakukan aksi penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja, Kamis (20/2).

Aksi yang bertajuk Aksi Kamisan tersebut bertempat di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh.

“Hari ini kita hadir sebagai bentuk penolakan terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja karena pemerintah menyederhanakan regulasi dan ini membuat investor asing sangat mudah masuk ke Indonesia,” tegas Korlap Aksi Kamisan Ade Firman.

Oleh karena itu, mereka menilai bahwa dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja tidak ada lagi sanksi pidana bagi perusahaan dan juga sangat merugikan bagi kaum pekerja atau buruh.

Massa aksi juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap otoriter dalam mengambil kebijakan, khususnya pada perempuan.

“Salah satunya di cabut cuti haid, dan hamil, tentunya ini sangat merugikan bagi kaum perempuan,” ujarnya.

Selain itu, menrutnya kebijakan tersebut akan menyebabkan potensi besar bagi kerusakan alam yang luas dan akan menimbulkan bencana ekologi.

“Salah satunya persoalan PT.EMM 10.000 Hektar belum selesai, PT. LMR 9000 Hektar lebih dan lahan mereka berada di wilayah hutan lindung dan kawasan lauser. Kata Ilham Zamzam, Korlap Aksi PT.EMM,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pemerintah membuka seluas-luasnya masukan dari masyarakat terkait RUU Cipta Kerja yang telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Hal ini disampaikan Presiden saat menjawab pertanyaan soal RUU Cipta Kerja usai menghadiri Rakornas Investasi di Hotel Ritz Carilton, Jakarta, Kamis (20/2).

“DPR juga saya kira juga akan membuka seluas-luasnya masukan-masukan lewat mungkin dengar pendapat. Saya kira,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, Pemerintah dan DPR selalu terbuka lebar untuk menerima masukan.

“Ini masih baru awal, mungkin masih 3 bulan, mungkin masih 4 bulan baru selesai atau 5 bulan baru selesai ya kan,” tambahnya.

Saat ini Pemerintah, kata Presiden, ingin terbuka baik DPR maupun kementerian-kementerian, terbuka untuk menerima masukan-masukan, menerima input-input, dan mendengar keinginan-keinginan masyarakat.