LBH Pers Serukan Perlawanan terhadap Pelanggaran HAM dalam Karnaval HAM 2024 di Jakarta

Berita Baru, Jakarta — LBH Pers dan Ribuan warga dari berbagai elemen masyarakat sipil turun ke jalan dalam Karnaval Hak Asasi Manusia (HAM) 2024 yang berlangsung meriah di Jakarta, Rabu (11/12/2024). Dengan mengusung tema “Menggugat Kezaliman Negara, Menghidupkan Perlawanan Warga Melawan Koalisi Gentong Babi”, kegiatan ini menjadi simbol perlawanan terhadap kekerasan struktural dan pelanggaran HAM di Indonesia.

Parade yang dimulai dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menuju Komnas HAM, Bundaran HI, dan kembali ke YLBHI ini dimeriahkan dengan orasi, seni jalanan, dan aksi kreatif lainnya. Peserta karnaval mengenakan kostum unik, membawa poster dan spanduk berisi pesan-pesan kritis. Di sepanjang rute, mereka menyerukan tuntutan penghentian kekerasan aparat, penghapusan kebijakan pembangunan yang menindas, hingga jaminan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Koordinator Karnaval HAM, Rendi Pratama, menegaskan bahwa acara ini bertujuan mengingatkan publik bahwa pelanggaran HAM tidak hanya berdampak pada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi demokrasi. “Negara wajib menghargai, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Pelanggaran terus berulang, sementara para pelakunya bebas dari jerat hukum,” tegas Rendi.

Selain parade, kegiatan ini juga diisi dengan pentas musik dan mimbar bebas di akhir perjalanan. Para peserta memanfaatkan ruang ekspresi ini untuk menyuarakan aspirasi dan kemarahan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Salah satu peserta, Laila Sari, aktivis dari Koalisi Perempuan Indonesia, menyampaikan keresahannya. “Pemerintah harus sadar bahwa kebijakan pembangunan seperti penggusuran dan eksploitasi sumber daya alam bukan hanya merugikan rakyat kecil, tetapi juga mengancam masa depan generasi berikutnya,” ujarnya.

Siaran pers yang dirilis oleh Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) pada hari yang sama mempertegas tuntutan yang disuarakan dalam karnaval tersebut. Dalam siaran persnya, LBH Pers menyerukan agar negara bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi dalam lingkup sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. “Kita menghadapi negara yang enggan belajar dari pelanggaran HAM berat masa lalu. Bahkan, solidaritas korban dan keluarga korban terus dipecah-belah dengan berbagai cara,” bunyi pernyataan resmi LBH Pers.

Terdapat tujuh tuntutan utama yang disampaikan oleh massa dalam Karnaval HAM 2024 ini, di antaranya:

1. Menghentikan kekerasan oleh aparat negara, termasuk kriminalisasi terhadap jurnalis, buruh, dan pembela HAM.
2. Menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara tuntas dan memberikan keadilan substantif kepada korban.
3. Menghentikan kebijakan pembangunan yang menindas dan melanggar HAM, seperti proyek strategis nasional (PSN) yang merampas lahan warga.
4. Memberikan jaminan perlindungan terhadap kelompok rentan dari intimidasi dan diskriminasi.
5. Menghapus konglomerasi media dan mewujudkan kebebasan pers yang merdeka.
6. Memenuhi hak atas pendidikan gratis, menyejahterakan guru dan dosen, serta menghentikan komersialisasi pendidikan.
7. Memastikan hak atas penghidupan yang layak dan berkelanjutan bagi buruh, petani, dan nelayan.

Salah satu tuntutan yang menjadi sorotan adalah soal konglomerasi media. Para peserta karnaval menuntut negara menciptakan ruang aman bagi jurnalis serta menjamin kebebasan informasi yang transparan dan akurat. “Kebebasan pers harus dilindungi dari pengaruh pemodal besar dan tekanan politik. Jika tidak, publik hanya akan menerima informasi yang disaring oleh segelintir elite kekuasaan,” ujar Dian Sasmita, jurnalis independen yang turut hadir dalam aksi tersebut.

Karnaval HAM 2024 juga menyoroti pelanggaran HAM di sektor ekonomi, sosial, dan budaya. Para peserta mengkritik kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil, seperti penggusuran lahan dan perampasan ruang hidup petani serta nelayan. “Kami menolak proyek-proyek seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dan proyek Eco City di Rempang yang hanya menguntungkan oligarki,” ujar Fadli Rahman, perwakilan dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam).

Acara ini mengingatkan publik bahwa perlawanan terhadap kebijakan yang tidak adil tidak boleh berhenti. Pesan solidaritas terus bergema di setiap aksi yang dilakukan masyarakat sipil. Dengan terus mengisi ruang publik, kolaborasi lintas disiplin, dan konsolidasi bersama, mereka berharap suara warga dapat semakin diperkuat.

“Ketidakadilan sistemik terus membayangi kehidupan masyarakat. Negara harus sadar bahwa pelanggaran HAM bukan sekadar masalah personal, tetapi masalah bersama yang mengancam demokrasi dan kebebasan kita semua,” ujar Rendi Pratama menutup orasinya di depan YLBHI. Karnaval HAM 2024 bukan hanya sekadar parade, tetapi simbol perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Melalui aksi kreatif, musik, orasi, dan mimbar bebas, para peserta mengirim pesan tegas kepada penguasa: bahwa mereka tidak akan diam dalam menghadapi ketidakadilan.