Korea Utara Laporkan 200.000 Kasus Demam Baru, Total Kematian Menjadi 66 Orang

Berita Baru, Pyongyang – Kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, mengatakan pada Sabtu (21/5) bahwa lebih dari 200.000 pasien baru menderita demam selama lima hari berturut-turut.

“Menurut laporan yang dibuat oleh Markas Besar Anti-Epidemi Darurat Negara, lebih dari 219.030 orang demam baru dilaporkan di seluruh negeri dari pukul 18:00 [waktu setempat] pada 19 Mei hingga pukul 18:00 [waktu setempat] pada 20 Mei, .. dan 1 meninggal,” kata KCNA, Sabtu (21/5).

Korea Utara mengkonfirmasi kasus ‘demam’ pertamanya pada tanggal 12 Mei, dan langsung memberlakukan penguncian. Sementara, pada 13 Mei, Korea Utara mengumkan satu orang mati karena ‘demam’ tersebut.

Beberapa pengamat mengatakan ‘demam’ tersebut merupakan COVID-19 dan meningkatkan kekhawatiran gelombang kematian di sana mengingat Korea Utara merupakan satu-satunya negara yang tidak melakukan vaksinasi.

Jumlah total kematian akibat COVID-19 di Korea Utara hingga 20 Mei menjadi 66 orang.

KCNA tidak mengatakan berapa banyak orang yang dites positif terkena virus corona, namun mengatakan jumlah itu adalah jumlah orang ‘demam’.

“Jumlah total mereka yang mengalami demam yang terjadi di seluruh negeri lebih dari 2.460.640 pada pukul 18 pada 20 Mei dari akhir April, di antaranya lebih dari 1.768.080 telah sembuh total dan lebih dari 692.480 sedang dalam perawatan,” imbuh KCNA.

Dalam laporan terpisah, KCNA mengatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un telah mengadakan pertemuan politbiro kuat Partai Buruh yang berkuasa pada Sabtu pagi untuk memeriksa situasi COVID dan tanggapan yang dibuat selama sembilan hari sejak wabah muncul.

Kim memuji “kemajuan positif” dalam kampanye anti-virus tetapi menyerukan untuk secara konsisten menyesuaikan dan mengoptimalkan kebijakan untuk “merebut peluang memenangkan pertempuran melawan epidemi.”

KCNA tidak merinci di mana Kim melihat kemajuan, tetapi media pemerintah memuji “hasil yang baik” dalam perjuangan negara itu terhadap COVID, mengutip pertanian dan produksi berkelanjutan di sektor industri utama dan proyek konstruksi.

Para ahli juga menilai bahwa tanpa kampanye vaksinasi nasional dan kemampuan pengujian yang terbatas, data harian yang dirilis oleh media pemerintah dapat tidak dilaporkan, dan mungkin sulit untuk menilai skala gelombang COVID.

Badan hak asasi manusia PBB telah memperingatkan konsekuensi “menghancurkan” bagi 25 juta orang Korea Utara, sementara Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan penyebaran yang tidak terkendali dapat menyebabkan munculnya varian baru yang lebih mematikan.