Koalisi Masyarakat Sipil Soroti Keterbukaan dan Tantangan dalam Forum HLF-MSP di Bali
Berita Baru, Bali – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia menyampaikan pandangan mereka terkait pelaksanaan High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership (HLF-MSP) yang berlangsung di Bali. Forum yang diadakan berbarengan dengan Indo-Africa Forum ke-2 ini diprakarsai oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil (OMS), untuk memperkuat kemitraan dalam mencapai agenda pembangunan berkelanjutan.
Melalui siaran pers Indonesia Judicial Research Society (IJRS) yang diterbitkan via laman instagramnya, @ijrs_official, pada Rabu (11/9/2024), Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan apresiasi mereka atas pelibatan organisasi-organisasi masyarakat dalam acara tersebut. “Pelibatan OMS dalam HLF-MSP, terutama dengan diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan side event, merupakan langkah maju dalam keterbukaan pemerintah. Ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap prinsip-prinsip Open Government Partnership (OGP),” ungkap IJRS. Namun, Koalisi menekankan perlunya meningkatkan partisipasi yang lebih bermakna, tidak hanya dalam pelaksanaan tetapi juga pada tahap perencanaan dan evaluasi.
Selain itu, Koalisi mengangkat isu terkait tantangan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Berdasarkan SDG Index, sekitar 84% target SDGs masih mengalami kemunduran atau kemajuan yang sangat terbatas. “Kolaborasi lintas pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mempercepat pencapaian SDGs, dan masyarakat sipil harus dilibatkan secara penuh dan bermakna dalam proses transformasi ini,” tambahnya.
Koalisi juga menyampaikan kekhawatiran terkait fenomena shrinking civic space atau penyusutan ruang sipil, yang terjadi di Indonesia dan di berbagai negara. “Diskusi dalam forum HLF-MSP menunjukkan adanya ancaman terhadap kebebasan masyarakat sipil di tingkat global. Pemerintah Indonesia harus memastikan ruang sipil yang luas dan demokratis bagi semua pemangku kepentingan,” ujar salah satu anggota Koalisi.
Meski menyambut baik pelibatan dalam HLF-MSP, Koalisi mencatat belum adanya komitmen bersama yang disepakati antara pemerintah dan masyarakat sipil. “Ke depannya, kami berharap ada kesepakatan yang konkret antara pemerintah dan OMS untuk memastikan bahwa forum-forum multipihak seperti ini tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah nyata,” pungkas Koalisi dalam pernyataan resmi mereka.
Koalisi Masyarakat Sipil menegaskan pentingnya komitmen bersama, mengingat transisi kepemimpinan di Indonesia yang masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait isu lingkungan, korupsi, dan kebebasan sipil. Forum ini, menurut Koalisi, dapat menjadi batu loncatan untuk membangun kemitraan yang lebih erat di masa mendatang.