Kementerian PUPR Lakukan Rehabilitasi 52 Gedung Akibat Gempa Bumi Sulbar

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah gedung dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana gempa bumi di Sulawesi Barat yang terjadi Januari lalu.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa saat ini progres fisik kegiatan rehabilitasi sudah mencapai 54,53 persen. Adapun jumlah unit bangunan yang selesai sebanyak 52 gedung.

“Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi lokasi terdampak bencana di awal tahun ini,” kata Basuki, Kamis (03/06).

Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat sejumlah langkah penanganan pascabencana yang dilakukan di Sulawesi Barat.

Dikutip dari laman Kementerian PUPR, Dia menuturkan bahwa yang pertama prioritas membuka akses konektivitas Majene dan Mamuju, kedua pembersihan puing dan ketiga penyediaan sarana pendukung pengungsian.

Untuk menjamin keamanan, lanjut Menteri Basuki, semua bangunan akan diaudit teknis kelayakannya khususnya bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri.

“Tujuannya untuk menentukan masih layak atau tidak bangunan meskipun terlihat kasat mata sekilas masih bagus. Jika masih layak untuk digunakan, maka cukup direnovasi sedikit,” ujar Basuki.

Diketahui, Kementerian PUPR menangani 96 bangunan gedung terdampak bencana gempa. Terdiri dari 56 gedung pemerintahan, 29 bangunan fasilitas kesehatan, 2 gedung perguruan tinggi negeri, 2 bangunan fasilitas ibadah, 5 bangunan rumah susun, serta 2 instalasi air minum.

Dari 96 bangunan, sebanyak 90 unit bangunan sudah dalam proses penanganan melalui mekanisme penanganan keadaan darurat menuju pemulihan. Sisanya sebanyak 6 unit bangunan akan ditangani secara reguler.

Sampai dengan 30 Mei 2021, sebanyak 20 unit bangunan yang direkonstruksi permanen seluruhnya telah mulai ditangani dengan progres fisik sebesar 19,01 persen.

Sedangkan sebanyak 70 unit bangunan yang sudah mulai ditangani telah mencapai progres fisik sebesar 79,11 persen yang terdiri dari 18 unit bangunan masih dalam proses penanganan dan 52 bangunan telah selesai dikerjakan.

Sebanyak 18 bangunan yang telah selesai pengerjaannya dan dilakukan serah terima pemanfaatan, diantaranya serah terima pengelolaan gedung perkuliahan STAIN Majene (30/5).

Selain itu juga bagunan Puskesmas Malunda (bangunan lantai 2 depan, UGD dan Rawat Inap, kamar bersalin dan menyusui, ruang KIA, ruang gizi, ruang KB, ruang nifas, gudang obat, aula, dan laboratorium TB) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Lombong Maluda (1/6).

Selanjutnya, Kementerian PUPR juga akan menangani 41 sekolah negeri dan 3 madrasah negeri, termasuk 10 sekolah negeri kategori rusak berat yang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK), setelah dilakukan relokasi objek DAK terlebih dahulu.

Dari 44 sekolah dan madrasah negeri tersebut, terdapat 2 sekolah yang akan ditangani dengan CSR sehingga Kementerian PUPR akan menangani 42 sekolah yang terdampak bencana gempa yang rencananya sebanyak 23 sekolah akan ditangani dengan metode konstruksi RISHA dan 17 sekolah ditangani secara konvensional dengan pertimbangan bahwa 17 sekolah tersebut sulit diakses (kurang dari 200 meter dari pantai serta kontur tanah yang tidak mendukung).

Juga terdapat 2 sekolah yang kemungkinan akan di relokasi dikarenakan lokasi existing-nya dalam area selasar gempa dan penduduk sekitarnya sudah berpindah semua.

“Total kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana gempa di Sulawesi Barat adalah sebesar Rp856,8 miliar yang dibagi ke dalam dua tahun yaitu tahun 2021 dan tahun 2022,” tukasnya.