Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Taufik Madjid beserta jajarannya mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/9/2021). Rapat membahas sinkronisasi dan penajaman terhadap usulan, masukan, saran Komisi V DPR dalam penyusunan RKA Kementerian/Lembaga RAPBN Tahun Anggaran 2022. Foto: Wening/Kemendes PDTT

Kemendes PDTT dan DPR Gelar Rapat Sinkronisasi Program Pembangunan Desa

Berita Baru, Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI membahas sinkronisasi pelaksanaan program Tahun Anggaran 2022.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT, Taufik Madjid merinci pagu anggaran pada masing-masing kerja Kemendes PDTT, ia juga memaparkan rencana program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022.

“Untuk sinkronisasi dan penajaman program 2022, Kemendes PDTT berkomitmen dan bersepakat mengakomodasi masukan dan usulan Komisi V DPR RI,” kata Taufik saat RDP dengan Komisi V DPR RI, Rabu (29/9/2021).

Adapun langkah-langkah sinkronisasi dan penajaman program sebagaimana dimaksud yaitu berupa desa, BUMDes, masyarakat, kelompok masyarakat pada lokasi prioritas sesuai RPJMN dan RKP.

Selanjutnya, saran dan masukan Komisi V DPR RI dalam penyusunan program dan kegiatan akan dilakukan pada saat penyesuaian RKA K/L pagu alokasi Tahun Anggaran 2022.

Berita Terkait : Bicara Ketahanan Pangan, Stafsus Mendes: Manfaatkan Dana Desa

“Sementara target dan lokasi sasaran secara teknis akan disepakati sebelum penginputan dalam penyusunan RKA K/L 2022 nanti” terangnya.

Taufik menjelaskan, persyaratan administrasi dan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu disiapkan sejak awal, setidaknya di bulan Oktober 2021 sebagai kelengkapan dokumen dalam ketetapan DIPA RKA K/L 2022 untuk menghindari pemblokiran anggaran.

“Terutama menu bantuan untuk BUMDes dan desa-desa wisata sesuai dengan masukan anggota Komisi V yang kami hormati,” pungkas Taufik Madjid.