Inggris Longgarkan Aturan Terkait Penyuntingan Gen dalam Penelitian Pertanian

Berita Baru, Inovasi – Menteri Pertanian dan Lingkungan Inggris George Eustice telah mengumumkan bahwa peraturan yang berkaitan dengan penyuntingan gen dalam penelitian pertanian di negara tersebut akan dilonggarkan.

Aturan yang berlaku saat ini di Inggris sebagian besar akan diselaraskan dengan metode pemuliaan konvensional untuk penelitian dan pengembangan tanaman meskipun para ilmuwan masih akan diminta untuk memberi tahu pemerintah tentang setiap uji coba penelitian.

“(Peraturan) Ini adalah alat yang dapat membantu kami untuk mengatasi beberapa tantangan terbesar yang kami hadapi – seputar ketahanan pangan, perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati,” kata Eustice, dalam pengumuman yang disampaikannya, pada Rabu (29/9/21), dikutip dari Reuters.

Inggris selama ini menerapkan aturan yang ketat terkait penelitian yang melibatkan modifikasi genetik. Penyuntingan gen berbeda dengan modifikasi genetik (GM), karena tidak menghasilkan pengenalan DNA dari spesies lain.

Para peneliti yang mendukung penyuntingan gen berpendapat metode tersebut dapat dilihat setara dengan pemuliaan konvensional tetapi berkali-kali lebih cepat.

Sementara para penentangnya percaya teknologi akan digunakan untuk kepentingan perusahaan lebih lanjut daripada mengatasi masalah mendasar yang dihadapi oleh pertanian yang meliputi kurangnya keragaman tanaman dan penurunan serangga menguntungkan.

“Mengubah DNA tanaman dan hewan untuk membuatnya kebal terhadap penyakit untuk sementara bukanlah solusi jangka panjang; kita harus berinvestasi dalam solusi yang menangani penyebab penyakit dan hama sejak awal,” kata Joanna Lewis, direktur kebijakan dan strategi di Asosiasi Tanah.

Uni Eropa menerapkan aturan yang sama untuk penyuntingan gen dan modifikasi genetik meskipun Komisi Eropa telah meluncurkan tinjauan yang dapat membuka kemungkinan pelonggaran pembatasan untuk tanaman yang disunting gen.

Perubahan hanya berlaku untuk Inggris karena pertanian dilimpahkan ke Inggris dan Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara menetapkan aturan mereka sendiri.