Indonesia dan Malaysia Tanggapi Situasi Politik Myanmar dengan Serius

Berita Baru, Internasional – Gelombang protes yang terjadi di Myanmar, Sabtu (6/2), telah menyita perhatian Internasional.

Pengambilalihan kekuasaan oleh Jenderal Min Aung Hlaing dari Aung San Suu Kyi yang menang telak pada pemilu menuai kecaman Global.

Pada hari Senin, Brunei, yang mengetuai 10 negara kelompok regional, termasuk Myanmar, mengeluarkan sebuah pernyataan. Di antara prinsip blok tersebut termasuk kepatuhan pada prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan .

Pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir dari The Guardian, Sabtu  (6/2),  mendorong upaya untuk melakukan dialog, rekonsiliasi, dan normalisasi. Sebagaimana kemauan dan kepentingan rakyat Myanmar.

“Indonesia dan Malaysia menanggapi situasi politik di Myanmar dengan serius,” kata Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, setelah bertemu dengan Presiden Indonesia, Joko Widodo di Jakarta.

“Ini adalah langkah mundur dalam transisi demokrasi Myanmar. Kami khawatir kerusuhan politik di Myanmar dapat mengganggu keamanan dan stabilitas di kawasan ini. ”

Widodo juga mengatakan kedua negara tetap prihatin dengan situasi minoritas Rohingya yang teraniaya di Myanmar. Dia mengatakan semua anggota ASEAN harus menghormati piagam organisasi. “Terutama supremasi hukum, pemerintahan yang baik, demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan konstitusional”.

Anggota Asean adalah Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Dewan keamanan PBB menyerukan pembebasan semua tahanan dan Washington akan menjatuhkan sanksi.

Antony Blinken, menteri luar negeri Myanmar, menekan diplomat tinggi China Yang Jiechi untuk mengutuk kudeta tersebut.

China, yang memiliki hubungan dekat dengan militer Myanmar, bergabung dengan konsensus pada pernyataan dewan keamanan hari Kamis (5/2). Tetapi tidak mengutuk pengambilalihan militer dan mengatakan negara-negara harus bertindak demi kepentingan stabilitas Myanmar.

Pada hari Jumat (5/2), sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, berjanji bahwa PBB akan melakukan apa saja untuk menyatukan komunitas internasional dan menciptakan kondisi untuk pembalikan kudeta.

Guterres mengatakan pada konferensi pers bahwa “sangat penting” bagi dewan keamanan PBB untuk melaksanakan seruan demokrasi, menghormati hasil pemilihan parlemen Myanmar pada November, dan pembebasan semua orang yang ditahan oleh militer, “yang berarti pembalikan kudeta yang terjadi ”.

“Sangat penting bahwa itu bergerak maju, dan untuk itu, saya yakin, kita perlu memiliki semua area tekanan yang memungkinkan untuk mewujudkannya,” kata Guterres.

Guterres mengatakan Christine Schraner Burgener, utusan khusus PBB untuk Myanmar, telah melakukan kontak pertamanya dengan militer pada hari Jumat dan menyatakan penentangan kuat PBB terhadap pengambilalihan tersebut.

Menurut juru bicara PBB, Stephane Dujarric, dia menegaskan kembali kepada Wakil Panglima Tertinggi Wakil Jenderal Soe Win “kecaman keras sekretaris jenderal atas tindakan militer yang mengganggu reformasi demokrasi yang sedang berlangsung di Myanmar.”

Guterres mengatakan Schraner Burgener juga melakukan kontak dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.