India Menuding Pakistan Melakukan Lima Kebohongan Besar di DK PBB

Berita Baru, Internasional — Misi diplomatik India di PBB mengecam Pakistan terkait pernyataannya mengenai Ancaman Perdamaian dan Keamanan Internasional di Dewan Keamanan (DK) PBB. India menolak pernyataan itu seklaigus mengatakan sebagai lima kebohongan besar.

India mengatakan pernyataan Duta Besar Pakistan untuk PBB, Munir Akram, di DK PBB itu tidak benar karena sidang tidak terbuka untuk non-anggota.

“Kami melihat pernyataan oleh Misi Pakistan untuk PBB, yang mengklaim bahwa pernyataan ini dibuat oleh Perwakilan Tetap Pakistan di Dewan Keamanan PBB,” terang Misi Diplomatik India, dikutip dari Sputnik, Selasa (25/8).

“Kami gagal untuk memahami di mana tepatnya Perwakilan Tetap Pakistan membuat pernyataannya karena Sesi Dewan Keamanan hari ini tidak terbuka untuk non-anggota Dewan Keamanan,” lanjutnya.

Mengabaikan klaim Pakistan, dalam penyataan tersebut dijelaskan bahwa sponsor terbesar terorisme lintas batas melawan India sekarang berupaya menyamar korban terorisme oleh India.

“Pakistan adalah rumah bagi jumlah teroris terbesar yang dilarang oleh PBB. Banyak dari teroris dan entitas yang dijatuhi sanksi terus beroperasi tanpa hukuman di Pakistan. Perdana Menteri Pakistan mengakui di Sidang Umum PBB tahun 2019, keberadaan 40.000-50.000 teroris di Pakistan,” tegasnya.

Lebih lanjut, pernyataan tersebut menyatakan bahwa klaim Pakistan bahwa mereka telah menghancurkan al-Qaeda di wilayah tersebut tidak benar, dan duta besar Islamabad untuk PBB mengatakan India menyewa teroris untuk menyerang Pakistan tidak masuk akal. Pernyataan itu menepis penyebutan tetangganya tentang India dalam daftar 1.267 sanksi.

Sebelumnya, pada hari Senin, Misi Pakistan untuk PBB merilis pernyataan Duta Besar Munir Akram yang menuduh India melakukan terorisme.

Selain itu, pihaknya juga menuduh India menindas kelompok minoritas dan pelanggaran hak asasi manusia di Jammu dan Kashmir, yang disebut “konyol” oleh Misi India.

India dan Pakistan memiliki konflik atas Jammu dan Kashmir sejak kemerdekaan mereka dari Inggris, tetapi keadaan menjadi lebih buruk tahun lalu ketika New Delhi mencabut Pasal 370, mencabut status khusus sementara dan membaginya menjadi dua Wilayah Persatuan.